Claim Missing Document
Check
Articles

Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat Rumpon di Provinsi Lampung Redi, Ahmad; Prianto, Yuwono; Sitabuana, Tundjung Herning; Adhari, Ade
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 3 (2017)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.187 KB) | DOI: 10.31078/jk1431

Abstract

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mengenai penghormatan dan pengakuan atas satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang keberadaannya masih ada. Salah satu hak masyarakat adat di masyarakat pesisir di Provinsi Lampung ialah hak rumpon sebagai hak ulayat laut. Rumpon laut secara bahasa merupakan jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Saat ini eksistensi rumpon laut terancam keberadaannya karena untuk menjaga dan melestarikan sistem pengelolaan perikanan ini tidak didukung oleh tindakan nyata oleh Pemerintah dan masyarakat sekitar pesisir. Tulisan ini melakukan pengkajian atas hak masyarakat hukum atas hak ulayat rumpon di Provinsi Lampung dengan fokus penelitian pada eksistensi hak ulayat laut rumpon pada masyarakat Lampung dan perlindungan konstitusional atas hak ulayat rumpon laut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode socio-legal yang melakukan kajian terhadap aspek hukum dalam ranah das sollen dan das sein.Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates the respect and recognition on customary law community units and their traditional rights as long as they still exist. One of the rights of indigenous peoples in coastal communities in Lampung Province is rumpon’s right as the ulayat right of the sea. Literaly, Rumpon laut is a type of fishing gear installed in the sea, both the shallow and the deep one. Currently the existence of rumpon laut is threatened because the maintenance is not supported by concrete actions by the Government and coastal communities. This paper conducts an assessment of the community’s right on customary rights of rumpon laut in Lampung Province. This paper focuses on the existence of the ulayat right of rumpon laut in Lampung and the constitutional protection of the ulayat right of rumpon laut. The research method used is a sociolegal method that studies the legal aspects in the realm of das sollen and das sein.
TELAAH SOSIOLOGIS PENYEBAB PELANGGARAN PENGUASAAN TANAH DI LINGKUNGAN PESISIR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Prianto, Yuwono; Djaja, Benny; Farma Rahayu, Mella Ismelia; Aprilia, Indah Siti
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 5, No 2 (2021): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v5i2.9984.2021

Abstract

Cultivation in coastal area usually did for business activity purpose against the villagers without giving concern for the nature & ecosystem impact. Coastal area have high level of potential conflict either marine aspect nor land authorization. Misuse & violation against coastal area indicate by construction frequently founded along shoreline. Restricted ban against shoreline is a prohibition that require villagers to not build a construction long 100 meters from shoreline. The law against shoreline intend to protect the villagers from tsunami and environmental damage thru human behavior. South Lampung District have high potential level of tsunami by reason the location is close to Krakatau Mountain. In advance of Tsunami 2018 which rushed Banten & South Lampung District throw a big disadvantage and had public nor government attention. In fact, there are a lot of construction who violate shoreline regulation. This research using empiric method which elaborate with direct observation. Faced by the low government supervision reveal the low level of villagers legal awareness about obligations and social function of the land as well as urgency of the preservation of environmental functions on the coast.  Masyarakat wilayah pesisir kerap menggunakan pesisir untuk melakukan kegiatan usaha tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan & ekosistem. Wilayah pesisir rentan menjadi sumber konflik baik dari segi kelautan maupun penguasaan atas tanah wilayah pesisir. Penyalahgunaan & pelanggaran terhadap wilayah pesisir ditandai dengan kerap ditemukan bangunan yang berdiri di sepanjang pesisir yang melanggar ketentuan Garis Sempadan Pantai (GSP). Larangan mendirikan bangunan di sepanjang garis sempadan pantai adalah larangan terhadap masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di sepanjang 100 meter dari garis pantai. Peraturan mengenai Garis Sempadan Pantai sejatinya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya tsunami dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh ulah manusia. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan wilayah yang rentan akan bahaya tsunami dikarenakan lokasinya yang berdekatan dengan Gunung Krakatau. Pada Tsunami 2018 silam, wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah yang terdampak bencana Tsunami Selat Sunda. Diketahui banyak ditemukan bangunan yang rusak akibat peristiwa Tsunami 2018 silam pada wilayah Lampung & Banten. Kerugian yang ditimbulkan oleh tsunami 2018 silam telah menarik perhatian publik & pemerintah. Fakta menunjukan bahwa banyaknya bangunan yang berdiri melanggar ketentuan GSP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris melakukan pengumpulan data pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian terdapat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang menyebabkan adanya kesadaran hukum yang kurang memadai dari masyarakat wilayah pesisir.
Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat Rumpon di Provinsi Lampung Ahmad Redi; Yuwono Prianto; Tundjung Herning Sitabuana; Ade Adhari
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 3 (2017)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.187 KB) | DOI: 10.31078/jk1431

Abstract

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mengenai penghormatan dan pengakuan atas satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang keberadaannya masih ada. Salah satu hak masyarakat adat di masyarakat pesisir di Provinsi Lampung ialah hak rumpon sebagai hak ulayat laut. Rumpon laut secara bahasa merupakan jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Saat ini eksistensi rumpon laut terancam keberadaannya karena untuk menjaga dan melestarikan sistem pengelolaan perikanan ini tidak didukung oleh tindakan nyata oleh Pemerintah dan masyarakat sekitar pesisir. Tulisan ini melakukan pengkajian atas hak masyarakat hukum atas hak ulayat rumpon di Provinsi Lampung dengan fokus penelitian pada eksistensi hak ulayat laut rumpon pada masyarakat Lampung dan perlindungan konstitusional atas hak ulayat rumpon laut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode socio-legal yang melakukan kajian terhadap aspek hukum dalam ranah das sollen dan das sein.Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates the respect and recognition on customary law community units and their traditional rights as long as they still exist. One of the rights of indigenous peoples in coastal communities in Lampung Province is rumpon’s right as the ulayat right of the sea. Literaly, Rumpon laut is a type of fishing gear installed in the sea, both the shallow and the deep one. Currently the existence of rumpon laut is threatened because the maintenance is not supported by concrete actions by the Government and coastal communities. This paper conducts an assessment of the community’s right on customary rights of rumpon laut in Lampung Province. This paper focuses on the existence of the ulayat right of rumpon laut in Lampung and the constitutional protection of the ulayat right of rumpon laut. The research method used is a sociolegal method that studies the legal aspects in the realm of das sollen and das sein.
REFORMULASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN ATAS KEWENANGAN DAERAH Yuwono Prianto; Rasji Rasji; Benny Djaja; Narumi Bungas Gazali
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 21 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (760.107 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v21i1.1789

Abstract

This study of natural resource management under the Article 33 of the 1945 Constitution is more motivated by economic justice where the management of natural resource always ignores the environmental aspects as such that the state fails to protect the community. The state should significantly increase the prosperity and welfare of the people. Environmental aspects become the last criteria in promulgating economic policies and production processes at macro and micro scale in the mining sector. The existence of PETI is generated by internal and external triggering factors. Community believes that mining commodities in the surrounding area can stimulate prosperity while the quality of human resources is generally low and financial capacity is limited. This eventually triggered the emergence of illegal people's mining practices. Technical requirements for granting IPR mentioned in the Article 48 Paragraph 2 letter b of Governmental Regulation No. 23, 2010 is difficult to meet by community miners. Under Article 9 Paragraph (3) jis Article 11 Paragraph (1), Article 13 Paragraph (3) letter (e) of Law No. 23, 2014 regarding Regional Government, energy and mineral resource issues is included in concurrent Administration affairs. Central Government, in passing its policy should consider local wisdom while paying attention to national interests. Keyword : Mining, People, Policy.
Tanaman Genetically Modified Organism (GMO) dan Perspektif Hukumnya di Indonesia Yuwono Prianto; Swara Yudhasasmita
Al-Kauniyah: Jurnal Biologi Vol 10, No 2 (2017): Al-Kauniyah Jurnal Biologi
Publisher : Department of Biology, Faculty of Science and Technology, Syarif Hidayatullah State Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/kauniyah.v10i2.5264

Abstract

Abstrak Genetically modified organism (GMO) merupakan organisme yang gen-gennya telah diubah dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Produk rekayasa genetika diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu generasi pertama: satu sifat; generasi kedua: kumpulan sifat; generasi ketiga dan keempat: near-intragenic, intragenic, dan cisgenic. Adapun produk rekayasa genetika pada tanaman di Indonesia di antaranya adalah padi, tomat, tebu, singkong, dan kentang. Regulasi tanaman hasil rekayasa genetika diatur oleh beberapa lembaga, di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Komisi Keamanan Hayati, Tim Teknis Keamanan Hayati, dan Biosafety Clearing House, berdasarkan peraturan pemerintah No. 21 tahun 2005. Pengujian yang dilakukan pada produk rekayasa genetika meliputi analisis sumber gen penyebab alergi, sekuens homolog asam amino, resistensi pepsin, skrining serum, serta penggunaan hewan uji. Berbagai produk GMO di Indonesia sejauh ini merupakan produk yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang perlu diawasi secara ketat dari segi dampaknya terhadap lingkungan melalui ketentuan hukum yang berlaku, yang diwakili oleh instansi-instansi terkait tersebut.Abstract Genetically modified organism (GMO) is an organism whose genes that have been altered by using genetic engineering techniques. Genetic engineering products are classified into 4 types, which are the first generation: one trait; the second generation: a collection of properties; the third and fourth generation: near-intragenic, intragenic, and cisgenic. The genetic engineering products in plants in Indonesia include rice, tomatoes, sugar cane, cassava, and potatoes. The application of the genetically engineered crops is regulated by several institutions, including the Ministry of Environment, the Ministry of Agriculture, the Biosafety Commission, the Biosafety Technical Team and the Biosafety Clearing House, under government regulation No. 21 of the year 2005. Assessment for GMO product can be conducted by analyzing the source of an allergic gene, sequence homology of amino acid, resistance to pepsin, serum screening and use of an animal model. The GMO products in Indonesia are required so far to meet the needs of daily use, which need to be closely monitored in terms of their impact on the environment through the legal provisions, represented by the respective agencies. 
GUGATAN PEMBATALAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN HOTEL SALAK TOWER Geraldy Mista Putera; Yuwono Prianto
Jurnal Hukum Adigama Vol 2, No 1 (2019): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (843.348 KB) | DOI: 10.24912/adigama.v2i1.5254

Abstract

Development is mostly carried out in aspects of human life to develop the economy and improve people's welfare. This construction is build upon  permit in the form of a building permit issued by the government. The permit can also be canceled if it is deemed not in accordance with the applicable requirements.  The goal of this investigation is to determine the resolution of the case and to find out whether the legal considerations given by the judge are correct or not. This investigation utilize normative legal research methods. The origin of legal material used in the research are primary legal library materials, secondary legal library materials, and tertiary legal library materials. This investigation used qualitative analysis. Based on an analysis of the sources of legal material that has been carried out, the authors conclude that the lawsuit against the cancellation of the building permit was registered past the deadline for the issuance date of the permit or has passed since the permit was announced at the time of the first construction, then the perceived loss the plaintiff is considered not a material loss and only concerned with the interests of one of the plaintiffs. As well as the legal considerations that have been conveyed, it is considered appropriate and when looking at the spatial plan of the Bogor Regency area, the location where the hotel is built is included in the area that allows for hotel buildings.
PENGARUH EMOSI KEAGAMAAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT BADUY MIGRAN (KASUS DESA CISIMEUT LEBAK BANTEN) Ade Lilis Suryani; Yuwono Prianto
Jurnal Hukum Adigama Vol 2, No 1 (2019): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (718.002 KB) | DOI: 10.24912/adigama.v2i1.4717

Abstract

Children are one of the gifts of the Almighty God as a mandate and must be protected, loved and guaranteed for all their needs. The child referred to here is a legitimate child, an extramarital child and adopted child. The position of adopted children in Indonesia is governed by positive law, Islamic law, and customary law. In customary law each indigenous community in various regions has its own character and mechanism. As in Kasud in the village of Cisimeut Lebak, Banten, that is in the indigenous Baduy community. In the results of the study, it was pointed out that local customary law was still more enforced than religious norms. This is evidenced by the discovery of the Baduy migrants from the Baduy tribe due to conversion. While the majority of the beliefs of the Baduy people are Sundanese wiwitan. With the development of the times, technology and community interaction became one of the factors supporting the influence of the religious emotions of the Baduy community.
KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PARANORMAL SEBAGAI TINDAK PIDANA Yusi Permatasi; Yuwono Prianto
Jurnal Hukum Adigama Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.214 KB) | DOI: 10.24912/adigama.v1i1.2282

Abstract

In Society, Paranormal practices is considered as common things. Paranormal Practices is used for any good and also for crime, so to cope with the activities, government had regulated the act to control the crime by using paranormal background. The paranormal practices have been included as criminal acts. It has regulated in article 545 and article 546 of the criminal law act and set on as supernatural powers activity. As time passes, there are constraint in the alleviation law it’s law enforcement. This research was done with empirical or law sociological point of view, where Lawrence M. Friedman state that the elements of the legal system consist of Legal Structure, Legal Substance, and Legal Culture. The result of this research is the paranormal practices are differentiate by it used which is good or bad. The bad paranormal practices cause loss for society. This gave rise to uncertainty of law enforcement on the paranormal practices, therefore it need a deep research which is not only from the law enforcement point of view, but also the religious and cultural represented by figure.
PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Yuwono Prianto; Benny Djaja; Rasji SH; Narumi Bungas Gazali
Bina Hukum Lingkungan Vol 4, No 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.685 KB) | DOI: 10.24970/bhl.v4i1.80

Abstract

ABSTRAKKetentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mereduksi pesan moral dan mengakibatkan inkonsistensi kaidah hukum secara vertikal terhadap Pasal 33 ayat 3, Pasal 18, dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 juga menganulir kewenangan Pemda Tingkat II di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan dan berdampak pada terpinggirkannya perlindungan hukum bagi rakyat kecil yang karena keterbatasan melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang diancam sanksi pidana sesuai Pasal 158. Artikel ini didasarkan metode penelitian hukum empiris sosiologis untuk mendapatkan data primer melalui observasi dan wawancara di 6 desa berbeda kecamatan yang ditetapkan secara purposive. Penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan lebih bersifat persuasif kompromis, belum berdampak secara signifikan terhadap fungsi lingkungan karena berkurangnya tekanan penduduk. Perlu dilakukan pemberdayaan hukum kepada mereka agar dapat menggeser mata pencahariannya ke sektor pariwisata kuliner. Kata kunci: fungsi lingkungan; pertambangan ilegal; penegakan hukum. ABSTRACTThe provisions of Article 14 Paragraph 1 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government have reduced the moral message and resulted in vertical legal inconsistencies with Article 33 paragraph 3, Article 18, and Article 18A of the 1945 Constitution also annulling the authority of the Level II Regional Government in mining sector based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal increases the consequences of environmental damage and results in the marginalization of legal protection for small people who due to limitations in conducting mining businesses without permits are threatened with criminal sanctions in accordance with Article 158. This article is based on sociological empirical legal research methods for get primary data through observation and interviews in 6 different villages determined purposively. Mining law enforcement without permits in Kuningan Regency is more persuasive in nature, not yet having a significant impact on environmental functions due to reduced population pressure. Legal empowerment needs to be done for them to be able to shift their livelihoods to the tourism culinary sector.Keywords: environmental function; illegal mining; law enforcement.
REGULASI PROTEKSI DATA PRIBADI PASIEN COVID-19 DI INDONESIA Natasha Olivia Aliza; Yuwono Prianto; R. Rahaditya
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 6, No 1 (2022): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v6i1.13462.2022

Abstract

 ABSTRAK Krisis kesehatan masyarakat yang terjadi sebagai akibat dari pandemi COVID-19 saat ini telah membuat beberapa komunitas yang terkena dampak mengalami tekanan. Hak terhadap privasi kerahasiaan penyakit serta rekam medisnya diberikan kepada pasien, termasuk pasien COVID-19. Privasi pasien adalah faktor kunci dalam identitas COVID-19 dan oleh karena itu identitas COVID-19 harus dijaga kerahasiaannya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) juga telah mengatur informasi pribadi tiap individu yang merupakan hak tiap individu dan perlu diperhatikan secara seksama. Berkaitan dengan tahapan pemrosesan data mulai dari pertimbangan pengumpulan data potensial, pengumpulan data hingga analisis dan penghapusan data kini telah menggunakan teknologi dan dihubungkan secara digital. Namun, privasi data pasien COVID-19 di Indonesia belum memiliki kepastian kaidah regulasi yang mengikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji regulasi perlindungan data pribadi pasien COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan  metode hukum normatif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi saat ini tersebar di berbagai peraturan Indonesia. Pemerintah Indonesia, bagaimanapun, sudah memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi, diharapkan dapat disahkan dengan segera. RUU Perlindungan Data Pribadi ini perlu mendapatkann dukungan dari segala sektor karena data pasien merupakan hak asasi bagi setiap manusia dan hak ini dijamin negara demokrasi seperti Indonesia.ABSTRACT The public health crisis created by the current COVID-19 pandemic has put a strain on some of the affected communities. Patients, including COVID-19 patients, have the right to privacy and confidentiality regarding the disease and its medical data. Since patient privacy is critical to COVID-19 identity, COVID-19 identity must be kept confidential. The Universal Declaration of Human Rights also regulates an individual's right to personal information, which must be carefully considered. Regarding the stages of data processing, from consideration of potential data collection to data collection, analysis, and deletion, technology has been utilized and connected digitally. However, in Indonesia, the privacy of COVID-19 patient data is not yet guaranteed by binding regulatory rules. The aim of this research is to look at how personal data protection is regulated in Indonesia for COVID-19 patients. The normative legal method was used in conjunction with secondary data sources. The study's findings indicate that various legal provisions governing personal data protection are currently scattered throughout various Indonesian regulations. However, the Indonesian government already has a Personal Data Protection Bill that is expected to be passed shortly. This Personal Data Protection Bill requires widespread support because patient data is a fundamental human right guaranteed by a democratic country like Indonesia.  
Co-Authors Abigael Rhemrev, Evellyn Ade Adhari Ade Adhari Ade Lilis Suryani Ahmad Redi Ahmad Redi, Ahmad Amanda, Clara Andrew Winata, Christopher Anggara, Josh Julian Aprianes, Cesilia Aprilia, Indah Siti arrifa, Reisa Aurelia, Jessica Benny Djaja Benny Djaja Budidarsono, Anya Sitara Burnama, Yustince Camila Tatya Nadida Carsnelly, Eileen Cesilia Aprianes Cevin Christian Alexsander Chandra, Clarissa Mayella Cheung, Sherlyn Nathalia Christian Alexsander, Cevin Christian Samuel Lodoe Haga Christian Samuel Lodoe Haga Christopher Andrew Winata Cicelly Chiesa Kurniawan Cindy Claudia Yosal Della Kristina Della Savelya Devi Devi, Devi Diza Pratama Djaja, Benny Ellina Dewi Evelyn Hartono Fahri, Achmad Faksi Rafi Faradiba, Nadya Farma Rahayu, Mella Ismelia Fatimatuzzahra Fatimatuzzahra Felysia, Michelle Fernando Fernando Fraistifina Frangky Jonatan Furguson, Felix Gazali, Narumi Bungas Geraldy Mista Putera Gracia Kamarov Hakim, Elsan Octavia Hanivah Fitriyani Hardjono, Sheren Hartono, Evelyn Hauwra Ananda Hery Firmansyah Hutabarat, Rugun Romaida I Made Hery Karyadika Ivon alvinia salim Iwan Sukamto Jasran Asya Jessica Sandini Jety Widjaja Kamelia Kamiliya, Cindra Shafa Keiko Patricia Liwe Keishya Saputra, Lovine Kristinawati, Kristinawati Kurniawan Lena Mariana Br Sitorus Lila Graciella Yuwono Lila Graciella Yuwono Limputri, Euginia Maxine Maharani, Shavira Ardita Marcelia Oktavia Gosal Marian Marian Meiliani Meiliani Michelle Ariel Tendhyanto Muhammad Rangga Arya Putra Muhammad Rangga Arya Putra Nadilatasya, Putri Meilika Nadya Faradiba Naomi Elvienne Yanto Narumi Bungas Gazali Narumi Bungas Gazali Natasha Olivia Aliza Nathalie Cristine Lumban Gaol Nuzan, Namira Diffany R. Rahaditya Rafi, Faksi Rasji Rasji Rasji Rasji, Rasji Ridwan, Fully Handayani Rifurio, Muhammad Haikal Rozaq, Muhammad Abdur Rugun Romaida Hutabarat Salim, Ivone Alvinia Sanny Nuyessy Putri Santoso, Albert Wibowo Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing Shafira Nazhimah Shasmita, Sylvia Siantar, Paula Roxyana Lumban Stefany Ismantara STELLA STELLA Stella Stella Stephanie Priscilla Darmawan Suni, Indri Elena Swara Yudhasasmita Swara Yudhasasmita Theodora Suhartanto Tobing, Sarah Angelina Setiahata Lumban Tundjung Herning Sitabuana Tundjung Herning Sitabuana Varartha , Grace Yustitia Octha Vincentius Jionny Vinshen Saputra Viony Kresna Sumantri Wihelmina Melissa Wiratno, Sandy Yona Yonanda Soly Yosal, Claudia Yunita Anggraeni Yusi Permatasi