<![CDATA[Laut Cina Selatan (LCS) sudah menjadi isu utama bagi pemerintahan RI karena kaitannya dengan masalah pengamanan kedaulatan wilayah RI yang bersentuhan dengan kepentingan negara-negara yang terlibat di dalamnya. Indonesia memliki kepentingan dalam sengketa LCS karena sebagian dari ZEE Indonesia bertentangan dengan 9 garis putus-putus cina. Meskipun Indonesia bukan negara yang bersengkata langsung (non-claimant states), akan tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, akan memicu konflik antar negara yang dapat mengancam keamanan wilayah RI. Untuk mendalami permasalahan ini, penulis akan menggunakan 1,5 track diplomacy sebagai cara utama untuk mengelola potensi konflik di wilayah LCS. 1,5 track diplomacy adalah gabungan antara track 1 diplomacy dan track 2 diplomacy. 1,5 track diplomacy mengedepankan low-politics yang djalankan oleh negara maupun LSM dalam koordinasinya untuk menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi untuk meredam potensi konflik resolusi secara konstruktif. Dengan demikian, teori liberalism menguatkan pembenaran bahwa LSM dan negara mempunyai peran yang luar biasa dan sangat menentukan dalam politik global bagi pengelolaan potensi konflik untuk ditransformasikan menjadi potensi kerjasama yang saling menguntungkan. 1,5 track diplomacy merupakan pilihan strategi yang paling tepat dalam menghasilkan konstruksi keamanan baru yang lebih konstruktif sehingga implementasinya perlu dikedepankan oleh Indonesia sebagai negara besar yang paling berpengaruh di kawasan.]]>
Copyrights © 2019
