Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Lemhannas RI
Berlian Helmy
Lemhannas RI
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Mematahkan Dukungan Vanuatu Terhadap Gerakan ULMWP (United Liberalization Movement For West Papua) Guna Menegakkan Kedaulatan NKRI Berlian Helmy
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.416 KB) | DOI: 10.55960/jlri.v7i2.69

Abstract

Menjadi tantangan berat bagi Indonesia ketika Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) tidak diakui oleh Vanuatu sebagai bagian dari NKRI karena dianggap Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM dengan penjajahan atas wilayah Papua dan ras Melanesia Papua. Vanuatu secara gencar mengangkat isu Papua Merdeka ke dalam agenda global pada setiap pertemuan tahunan UNGA (United Nation General Assembly). Kebijakan Vanuatu ini menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Tulisan ini menjelaskan tentang ancaman terhadap kedaulatan Indonesia terkait isu Papua dan membahas opsi-opsi kebijakan yang dapat diambil pemerintah Indonesia untuk menangkal ancaman ini.
Penguatan 1,5 Track Diplomacy guna Meredam Potensi Konflik di Perairan Laut Cina Selatan Berlian Helmy
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (955.864 KB) | DOI: 10.55960/jlri.v7i4.106

Abstract

Laut Cina Selatan (LCS) sudah menjadi isu utama bagi pemerintahan RI karena kaitannya dengan masalah pengamanan kedaulatan wilayah RI yang bersentuhan dengan kepentingan negara-negara yang terlibat di dalamnya. Indonesia memliki kepentingan dalam sengketa LCS karena sebagian dari ZEE Indonesia bertentangan dengan 9 garis putus-putus cina. Meskipun Indonesia bukan negara yang bersengkata langsung (non-claimant states), akan tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, akan memicu konflik antar negara yang dapat mengancam keamanan wilayah RI. Untuk mendalami permasalahan ini, penulis akan menggunakan 1,5 track diplomacy sebagai cara utama untuk mengelola potensi konflik di wilayah LCS. 1,5 track diplomacy adalah gabungan antara track 1 diplomacy dan track 2 diplomacy. 1,5 track diplomacy mengedepankan low-politics yang djalankan oleh negara maupun LSM dalam koordinasinya untuk menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi untuk meredam potensi konflik resolusi secara konstruktif. Dengan demikian, teori liberalism menguatkan pembenaran bahwa LSM dan negara mempunyai peran yang luar biasa dan sangat menentukan dalam politik global bagi pengelolaan potensi konflik untuk ditransformasikan menjadi potensi kerjasama yang saling menguntungkan. 1,5 track diplomacy merupakan pilihan strategi yang paling tepat dalam menghasilkan konstruksi keamanan baru yang lebih konstruktif sehingga implementasinya perlu dikedepankan oleh Indonesia sebagai negara besar yang paling berpengaruh di kawasan.
Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia I Putu Sastra Wingarta; Berlian Helmy; Dwi Hartono; I Wayan Mertadana; Reda Wicaksono
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i4.419

Abstract

Pasca reformasi kehidupan bangsa indonesia menghadapi tantangan merebaknya politik identitas yang mengedepankan golongan atau symbol tertentu guna mendapatkan pengaruh politik. Apabila hal ini dibiarkan akan mengganggu ketahanan nasional dan kualitas demokrasi di indonesia. Fenomena ini perlu dicari solusinya, agar keran demokrasi yang ada dapat dipergunakan dengan sesuai koridor hukum di indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian strategik jangka panjang tentang pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di indonesia. Kajian ini menggunakan metode analisis kritis/deskriptif yang dilakukan melalui proses Focus Group Discussion (FGD), berbagai sumber kepustakaan (studi literatur) dan Round Table Discussion (RTD). Kemunculan politik identitas mencerminkan belum tercapainya transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Demokrasi masih bersifat “eksklusif” dan “transaksional”, belum “transformasional". Belum mengakarnya ideologi Partai Politik di masyarakat mengakibatkan masyarakat tidak memiliki preferensi pasti dalam memilih, sehingga partai politik saat ini selain menggunakan praktek money politics untuk mendulang suara, dan juga menggunakan populisme simbol identitas berbasis “agama” dan “non-agama”. Praktek Politik Identitas secara negatif berpengaruh pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan cita-cita demokrasi. Dalam hal ini pemerintah bersama masyarakat perlu meningkatkan edukasi politik agar tercipta masyarakat yang rasional dan mampu berpartisipasi sesuai koridor demokrasi yang ada di Indonesia.
Co-Authors Dwi Hartono I Putu Sastra Wingarta I Wayan Mertadana Reda Wicaksono