<![CDATA[Human resource and organizational capacity of public health programs in two sub-districts of East JakartaIntroduction: The current health policy priorities and focus are increasingly showing that public health programs are the same or even more important than medical treatment in improving the health status of the population. Although the government has asked the community health centers and local administrators to focus on the development and implementation of public health programs, very few studies in Indonesia have focused on the ability of government organizations to actually implement public health programs. This study evaluates the relationship between public health outcomes and the relationship with availability of human resources and program implementation capacity of government organizations. Methods: The data comes from reported minimum service standards (SPM) in public health and clean and healthy living behavior (PHBS), the survey and in-depth interviews of 46 respondents from 17 community health centers and 14 urban villages in two sub-districts - Matraman and Jatinegara - in East Jakarta. Results: The study found that health outcome indicators in the two study areas were lower than national average outcomes despite adequate availability of tbs. In addition, the administrative and management capacity of the implementation process in the field is not as expected. Conclusions: This study showed the paradox of resource availability and the weakness in intersectoral collaboration and in program implementation management. Based on this, we discuss three implications. First, the cross-sectoral authority of the mayor should be the advocacy focus among public health community interest groups. Secondly, the hamlet administrators should improve their implementation management capacity to have more effective programs. Third, community health centers should have human resources equipped with program management and intersectoral advocacy competencies.AbstrakLatar belakang: Prioritas dan fokus kebijakan kesehatan yang berkembang saat ini makin menunjukkan bahwa program public health adalah sama atau bahkan jauh lebih penting daripada tekanan pengobatan dalam meningkatkan status kesehatan penduduk. Meski pemerintah telah meminta puskesmas dan kelurahan fokus pada pengembangan dan pelaksanaan program-program public health, sedikit studi melaporkan kemampuan organisasi pemerintah yang benar-benar mengerjakan fungsi ini. Penelitian ini mengevaluasi hubungan capaian program public health dan apakah capaian itu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia dan kapasitas implementasi program dari organisasi pemerintah. Metode: Data berasal dari “standar pelayanan minimal” kesehatan masyarakat dan “perilaku hidup bersih dan sehat” (PHB), survei dan wawancara mendalam terhadap 46 responden dari 17 puskesmas dan 14 kelurahan di dua kecamatan - Matraman dan Jatinegara - di Jakarta Timur. Hasil: Penelitian ini menemukan bahwa indikator capaian kesehatan di daerah penelitian di kota besar seperti Jakarta adalah lebih rendah dari capaian rata-rata nasional meskipun memiliki ketersediaan sdm yang memadai. Selain itu, kapasitas administrasi dan manajemen proses implementasi di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Simpulan: Studi ini menunjukkan paradoks antara ketersediaan sumber daya dan kapasitas yang lemah dalam kolaborasi lintas sektoral dan dalam manajemen implementasi program. Kami mendiskusikan 3 faktor penting yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan dan implementasi upaya public health di Jakarta. Pertama, peran lintas sektoral yang jadi kewenangan dari walikota harus mendapat advokasi yang besar dari masyarakat public health. Kedua, administrator kelurahan memiliki kapasitas manajemen implementasi agar program-program dirasakan oleh penduduk setempat. Ketiga, puskesmas memiliki sdm dengan kemampuan manajerial dan bekerja sama dengan sektor lain yang bekerja fokus untuk upaya kesehatan masyarakat.]]>
Copyrights © 2018
