Policy brief: penelusuran ancaman kasus TB pada petugas kesehatan di Indonesia

Riana Dian Anggraini (Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada)
Eka Putri Rahayu (Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada)
Arqu Aminuzzab (Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada)

Berita Kedokteran Masyarakat
Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium

Pendahuluan: Jarak kontak yang cukup dekat petugas kesehatan dengan pasien memudahkan terjadi penularan penyakit TB. Resiko terkena TB pada petugas kesehatan tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum dan meningkat menjadi enam kali dengan bertambahnya akses pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan, kasus HIV AIDS dan TB MDR.  Selama ini, penerapan budaya keselamatan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dan perilaku petugas kesehatan dalam mempersepsikan infeksi penularan TB menyebabkan keterlambatan diagnosa dan pengobatan TB. Tidak terdapat data laporan jelas tentang prevalensi kasus TB aktif dan laten pada petugas kesehatan menunjukan kecenderungan menyembunyikan tingginya insiden TB pada petugas kesehatan. Jika pemerintah gagal melindungi petugas kesehatan dari penularan penyakit TB, maka bisa dipastikan semakin berkurangnya SDM yang melayani kesehatan dan mengakibatkan meningkatnya kasus TB di Indonesia. Isi: Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) TB di fasilitas pelayanan kesehatan telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2012. Metode pengawasan sistematis yang memastikan dipatuhinya pedoman tersebut belum tersedia. Penelitian yang dilakukan di RSUP Adam Malik, Medan menunjukan bahwa prevalensi TB Laten pada petugas kesehatan sebesar 53%. Faktor yang mempengaruhinya yaitu usia, lama bekerja dan kontak dengan penderita TB. Tingginya prevalensi TB laten petugas kesehatan dipengaruhi oleh besarnya beban infeksi TB pada masyarakat dan difasilitas kesehatan karena banyak kasus TB yang datang berkunjung dan dirawat.Rekomendasi: Kementerian kesehatan dan Dinkes perlu memperkuat kebijakan dan pengembangan strategi komprehensif berbasis bukti untuk menjamin kesehatan petugas dalam bekerja. Kebijakan tersebut terkait laporan data prevalensi dan insiden kasus TB diantara petugas kesehatan, pengawasan pelaksanaan PPI di faskes, sangsi dalam pelanggaran serta mengatur kompensasi untuk petugas kesehatan yang terkena TB akibat kerja. Manajemen faskes dan petugas kesehatan wajib melaksanakan PPI sesuai standar pedoman, melakukan pemeriksaan skrining TB dan HIV tahunan, melaporkan hasilnya kepada instuti terkait serta mengutamakan keselamatan dalam bekerja.