Kehadiran konsep demokrasi yang sudah mulai diterima oleh banyak negara di dunia dan juga konsep good governance atau pemerintahan yang baik yang saat ini sudah menjadi agenda internasional, dan perkembangan dari inovasi teknologi juga sudah tidak dapat ditahan lagi, sehingga banyak informasi yang masuk ke dalam masyarakat, menyebabkan masyarakat semakin kritis dalam menilai kinerja pemerintah dan menuntut untuk pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan. Indonesia bersama delapan negara pencetus lainnya dalam United Nations General Assembly tahun 2011 sepakat untuk menginisasi sebuah gerakan untuk mendorong pemerintahan yang terbuka yang dinamakan Open Government Partnership. Di Indonesia gerakan global ini dinamakan Open Government Indonesia. Gerakan ini menginisiasi sebuah rencana aksi nasional sebagai sebuah komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan sebagai jawaban untuk menjawab tantangan masyarakat tentang keterbukaan. Dengan menggunakan studi deskriptif, hasil penelitian menunjukkan kemitraan yang ada dalam tata kelola pemerintahan yang tercermin dalam tiga proses perumusan rencana aksi, yaitu formulasi aksi, implementasi aksi, dan evaluasi aksi.
Copyrights © 2020