<![CDATA[Implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di Pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah terkait konten dan konteks kebijakan yang ditunjukan oleh lemahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dalam program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena implementasi kebijakan PNPM-MP di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan, karena masih dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik pihak-pihak tertentu serta substansi kebijakan PNPM-MP yang belum dipahami dengan baik oleh para pelaksana maupun masyarakat yang menjadi target sasaran kebijakan PNPM-MP. Berdasarkan hasil penelitian ini konsep baru yang dihasilkan adalah bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, ditentukan oleh komitmen terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program yang visioner serta didukung dengan anggaran yang dikelola secara objektif, transparan dan akuntabel.]]>
Copyrights © 2022
