Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal La Edusci Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Abdi Masyarakat dan Pemberdayaan Inovatif
Arsalim, Arsalim
Universitas Sulawesi Tenggara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Strategi Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui Inovasi Pemanfaatan Pupuk Organik di Desa Lalosingi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Arsalim; Budi Santoso
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1: Juni (2022)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pupuk organik diharapkan dapat memberikan beberapa keuntungan, khususnya dalam mengatasi masalah yaitu kurang tersedianya sarana produksi pupuk, tingkat kesuburan tanah yang semakin menurun, penggunaan sarana produksi yang berbahaya dalam peningkatan produksi;, tingkat kesadaran masyarakat mengenai pertanian berkelanjutan yang masih kurang. Dalam pelaksanaan kegiatanyang dilaksanakan di Desa Lalosingi kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan dihasilkan beberapa hal yang berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan bahan-bahan pembuatan pupuk organic dan bantuan kerjasama dengan perusahaan KIC yang bergerak di bidang tanaman pangan. Selain itupula diberikan beberapa informasi dan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah daerah atau Dinas terkait (Dinas Pertanian Konawe Selatan), berupa Rekomendasi tentang Sistim peternakan sapi yang intensif; Rekomendasi Larangan Pembakaran Sisa Hasil Panen di lahan pertanian serta Rekomendasi tentang pembuatan sentra-sentra pengolahan pupuk organik di lokasi sentra pertanian dan peternakan.
Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara: Studi Pasca Pelaksanaan Program PNPM-MP Arsalim
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.65

Abstract

Implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di Pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah terkait konten dan konteks kebijakan yang ditunjukan oleh lemahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dalam program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena implementasi kebijakan PNPM-MP di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan, karena masih dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik pihak-pihak tertentu serta substansi kebijakan PNPM-MP yang belum dipahami dengan baik oleh para pelaksana maupun masyarakat yang menjadi target sasaran kebijakan PNPM-MP. Berdasarkan hasil penelitian ini konsep baru yang dihasilkan adalah bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, ditentukan oleh komitmen terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program yang visioner serta didukung dengan anggaran yang dikelola secara objektif, transparan dan akuntabel.
Analisis Kebijakan Program Transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan Arsalim
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.129

Abstract

Kebijakan transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan telah memberikan dampak terhadap  kesejahteraan sosial ekonomi. Potret kehidupan sosial ekonomi warga komunitas transmigran berkelindang diantara konteks struktural dan kultural. Bagi warga komunitas transmigran yang sudah tergolong sukses membangun kehidupan sosial ekonomi dilingkungan barunya dengan menunjukkan kemampuan memenuhi berbagai jenis kebutuhan sehari-hari adalah karena etos, spirit dan motivasi kerjanya yang lebih doniman ketimbang mereka yang belum mampu menunjukkan hasil ditengah lingkungan sosial yang baru. Namun demikian ada  hal penting yang harus diformulasikan yaitu yang berkaitan dengan persiapan lahan yang seharusnya tidak menjadi sengketa ketika masyarakat transmigrasi tiba di lokasi tersebut. Penempatan warga transmigrasi disuatu lokasi UPT yang tidak diawali dengan studi kelayakan secara akurat atas status kepemilikan tanah, sehingga kerap kali mencemaskan dan perselisihan, terutama pihak warga komunitas transmigran asal.  Selain itu pula, persiapan sosial juga sangat penting karena dengan pola transmigrasi dan masyarakat lokal yang di mukimkan dalam satu wilayah tentunya akan menimbulkan gesekan budaya dan pola hidup. Oleh sebab itu perencanaan permukiman transmigrasi baru harus disiapkan secara matang sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di kabupaten Konawe Selatan.
Penyuluhan Tentang Dampak Sosial Ekonomi Penambangan Nikel di Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Arsalim
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2: Desember (2022)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan penambangan di Desa Watudemba Kecamatan Palangga berdampak pada masalah-masalah pencemaran lingkungan, utamanya pencemaran disekitar pelabuhan Jetty di  bentaran pantai. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat untuk mengawasi operasional perusahaan yang telah berdampak buruk bagi rakyat. Hal lain yang selalu menjadi perdebatan adalah pemanfatan lahan masyarakat yang masuk dalam IUP perusahaan. Masalah-masalah lain seperti CSR dan reklamasi juga belum dioptimalkan dengan baik. CSR  belum menyentuh aspek keberlanjutan kehidupan ekonomi masyarakat, demikian pula halnya dengan reklamasi yang terkesan asal-asalan sehingga menimbulkan masalah lingkungan. Oleh sebab itu, perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam utamanya pengawasan dan evaluasi  pelaksanaan pertambangan. Corporate Social Responsibility (CSR) dan Reklamasi diarahkan untuk peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat disekitar wilayah pertambangan serta pemberian royalti secara transparan serta  perlunya mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam berbagai aktivitas pertambangan didaerah tersebut.
Educational Policy and Curriculum Innovation: A Study on Impactful Learning in Primary Schools Arsalim, Arsalim; Parisu, Chairan Zibar L.; Saprudin, Saprudin
Journal La Edusci Vol. 6 No. 3 (2025): Journal La Edusci
Publisher : Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journallaedusci.v6i3.2320

Abstract

This study focuses on the implications of Kurikulum Merdeka to pedagogical delivery and student motivation in primary schools and the subjective institutional and infrastructural environment through which it is carried out. As it uses a convergent mixed-methods design, the study combines environmental scans administered to 100 teachers and 20 principals with qualitative classroom observations and interviews of urban and rural schools in Kendari. The results show that even though several teachers support the declared goals of practitioner-led, situation-based learning of the curriculum, the level of its implementation is strongly subject to the long-term professional growth of the teachers as well as enough availability of materials. The urban schools associate with more effective learning patterns, reinforced with better infrastructure and collaborative pedagogy ethic, and the rural teachers often establish a tradeoff against pedagogical change. Qualitative reviews show that once learners are involved in authentic and community-oriented activities, their agency, ethical sensibility, and learning self-regulation increase. Nevertheless, the results still hang uncertainly on the conditions, evenly and otherwise distributed, that are their conditions. This research supports the argument that the success of the Independent Curriculum ultimately depends not only on particular design features but also on the systematic appreciation of the teacher, fair learning conditions offered and the development of the school culture that does not treat innovation as an invariable prescription.
Sinergi Perguruan Tinggi dan Masyarakat Sipil dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Inklusif pada Pilkada Erfain Erfain; St. Jawiah; Arsalim Arsalim; Risman Togala
Jurnal Abdi Masyarakat dan Pemberdayaan Inovatif Vol 1 No 1 (2025): Edisi Februari 2025
Publisher : Prodi PGSD Unsultra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64690/jampi.v1i1.223

Abstract

Political participation is a key indicator of a healthy and inclusive democracy. However, in the run-up to the Regional Head Elections (Pilkada), the phenomenon of apathy and political exclusion towards vulnerable groups such as women, people with disabilities, and new voters is still a serious challenge. This community service activity aims to build synergy between universities and civil society in encouraging inclusive political participation. Through strategic collaboration, political training and education programs are provided to communities in areas vulnerable to low participation. The methods used include identification of local actors, participatory approaches, interactive workshops, and community assistance. Interim results show an increase in community understanding of political rights and active involvement in public discussions and election simulations. This synergy shows that the involvement of higher education actors and NGOs can strengthen the capacity of grassroots democracy. This article recommends the need for sustainable policies and program replication in other areas as part of community-based democracy education.
Survei Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Arsalim
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.319

Abstract

Survey kepuasan publik terhadap pelayanan publik di Kabupaten Kolaka Utara dilakukan untuk melihat tingkat kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparat dan instansi pemerintah. Metode yang digunakan dalam survey ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data, dan lain sebagainya agar hasil yang dicapai secara sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak dimulainya penelitian sampai hasil akhir. Pengumpulan data informasi yang umumnya disertai dengan gambar, angka, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Hasil survey menunjukkan bahwa Secara umum kualitas pelayanan dalam unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dipersepsikan dengan Nilai Mutu Pelayanan BAIK oleh publik, Hal ini terlihat dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menunjukan nilai IKM diangka 83,98% dari 9 unsur pelayanan. unsur yang memiliki nilai rendah adalah Sarana dan Prasarana dengan angka 74% yang berarti dalam kategori Kurang Baik
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Wisata Bahari di Kabupaten Konawe Selatan Arsalim; Rachim, Muh. Djufri
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.558

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Pengelolaan Wisata Bahari dan Faktor pendukung dan penghambat dalam mengoptimalkan sektor wisata bahari guna menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu suatu cara pengambilan sampel secara sengaja. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha wisata bahari dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diambil dari instansi terkait untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan obyek wisata bahari dapat memberikan pengaruh positif terhadap aktivitas perekonomian masyarakat yaitu  meningkatnya pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha. Untuk meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) di objek wisata bahari, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi strategi pengembangannya. Faktor Pendukung yakni terdapat banyak objek wisata bahari,  dan adanya dukungan dari pemerintah daerah, sedangkan Faktor Penghambat yakni kurangnya kerja sama, fasilitas dan infrastruktur masih kurang, dana yang sangat terbatas dan kualitas sumber daya manusia yang masih kurang  Selain itu diperlukan strategi secara holistik berkaitan dengan strategi pengembangan produk wisata,  pengembangan transportasi dan infrastruktur wisata bahari, pengembangan pasar dan pemasaran, pengembangan Sumber Daya Manusia, pengembangan kelembagaan wisata bahari dan  pengembangan investasi.
Smart Governance: Integrasi Teknologi dan Teori Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Togala, Risman; Arsalim, Arsalim; Parisu, Chairan Zibar L.
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.19868

Abstract

This paper discusses the integration of digital technology and governance theory in an effort to realize effective and adaptive public services. The concept of Smart Governance does not only focus on the use of information technology, but also collaborative communication, transparency, and accountability in public policy making. Through a qualitative case study approach, this article examines the implementation of smart governance in several cities in Indonesia, including Bandung, Semarang, and Palu. The results of the study show that the application of technology such as e-Government and artificial intelligence has made a significant contribution to improving the quality of public services, although there are still challenges in terms of regulation, digital literacy, and infrastructure. By referring to the theory of governance and good governance, this paper recommends strategies for strengthening local regulations, HR training, and increasing collaboration between stakeholders.
Sengketa Pilkada di Era Pilkada Serentak: Studi Kuantitatif atas Tren, Pola, dan Faktor Pemicu Muhram, La Ode; Arsalim
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1738

Abstract

Sengketa Pilkada di era Pilkada Serentak (2015–2020) menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap tinggi. Pada Pilkada Serentak 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 151 perkara, yang sebagian besar berkaitan dengan perselisihan hasil suara. Pada 2017 jumlahnya menurun menjadi sekitar 50 perkara, kemudian relatif stabil pada 2018, dan meningkat kembali pada 2020 dengan 132 perkara. Mayoritas sengketa terkait perselisihan hasil dengan selisih suara tipis, sementara sebagian kecil menyangkut dugaan pelanggaran administratif atau prosedural. Jika dibandingkan dengan era sebelum Pilkada Serentak, jumlah sengketa yang dibawa ke jalur hukum relatif lebih kecil dan dokumentasinya tidak sistematis. Kehadiran sistem serentak memperkuat peran MK sebagai lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilihan, sehingga hampir semua pasangan calon yang kalah memanfaatkan jalur litigasi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meski Pilkada Serentak dirancang untuk meningkatkan efisiensi, menghemat anggaran, dan memperkuat konsolidasi demokrasi, sengketa tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses demokrasi lokal. Faktor pemicu sengketa meliputi selisih suara tipis, praktik politik uang, ketidaknetralan aparatur negara, dan kelemahan integritas penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, perbaikan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan literasi politik masyarakat menjadi sangat penting untuk meminimalkan sengketa dan memperkuat legitimasi demokrasi lokal di Indonesia.
Co-Authors Budi Santoso Erfain Muhram, La Ode Parisu, Chairan Zibar L. Rachim, Muh. Djufri Risman Togala Saprudin Saprudin, Saprudin St. Jawiah Togala, Risman