Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Strategi Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui Inovasi Pemanfaatan Pupuk Organik di Desa Lalosingi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Arsalim; Budi Santoso
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1: Juni (2022)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pupuk organik diharapkan dapat memberikan beberapa keuntungan, khususnya dalam mengatasi masalah yaitu kurang tersedianya sarana produksi pupuk, tingkat kesuburan tanah yang semakin menurun, penggunaan sarana produksi yang berbahaya dalam peningkatan produksi;, tingkat kesadaran masyarakat mengenai pertanian berkelanjutan yang masih kurang. Dalam pelaksanaan kegiatanyang dilaksanakan di Desa Lalosingi kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan dihasilkan beberapa hal yang berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan bahan-bahan pembuatan pupuk organic dan bantuan kerjasama dengan perusahaan KIC yang bergerak di bidang tanaman pangan. Selain itupula diberikan beberapa informasi dan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah daerah atau Dinas terkait (Dinas Pertanian Konawe Selatan), berupa Rekomendasi tentang Sistim peternakan sapi yang intensif; Rekomendasi Larangan Pembakaran Sisa Hasil Panen di lahan pertanian serta Rekomendasi tentang pembuatan sentra-sentra pengolahan pupuk organik di lokasi sentra pertanian dan peternakan.
Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara: Studi Pasca Pelaksanaan Program PNPM-MP Arsalim
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.65

Abstract

Implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di Pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah terkait konten dan konteks kebijakan yang ditunjukan oleh lemahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dalam program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena implementasi kebijakan PNPM-MP di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan, karena masih dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik pihak-pihak tertentu serta substansi kebijakan PNPM-MP yang belum dipahami dengan baik oleh para pelaksana maupun masyarakat yang menjadi target sasaran kebijakan PNPM-MP. Berdasarkan hasil penelitian ini konsep baru yang dihasilkan adalah bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, ditentukan oleh komitmen terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program yang visioner serta didukung dengan anggaran yang dikelola secara objektif, transparan dan akuntabel.
Analisis Kebijakan Program Transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan Arsalim
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.129

Abstract

Kebijakan transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan telah memberikan dampak terhadap  kesejahteraan sosial ekonomi. Potret kehidupan sosial ekonomi warga komunitas transmigran berkelindang diantara konteks struktural dan kultural. Bagi warga komunitas transmigran yang sudah tergolong sukses membangun kehidupan sosial ekonomi dilingkungan barunya dengan menunjukkan kemampuan memenuhi berbagai jenis kebutuhan sehari-hari adalah karena etos, spirit dan motivasi kerjanya yang lebih doniman ketimbang mereka yang belum mampu menunjukkan hasil ditengah lingkungan sosial yang baru. Namun demikian ada  hal penting yang harus diformulasikan yaitu yang berkaitan dengan persiapan lahan yang seharusnya tidak menjadi sengketa ketika masyarakat transmigrasi tiba di lokasi tersebut. Penempatan warga transmigrasi disuatu lokasi UPT yang tidak diawali dengan studi kelayakan secara akurat atas status kepemilikan tanah, sehingga kerap kali mencemaskan dan perselisihan, terutama pihak warga komunitas transmigran asal.  Selain itu pula, persiapan sosial juga sangat penting karena dengan pola transmigrasi dan masyarakat lokal yang di mukimkan dalam satu wilayah tentunya akan menimbulkan gesekan budaya dan pola hidup. Oleh sebab itu perencanaan permukiman transmigrasi baru harus disiapkan secara matang sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di kabupaten Konawe Selatan.
Penyuluhan Tentang Dampak Sosial Ekonomi Penambangan Nikel di Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Arsalim
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2: Desember (2022)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan penambangan di Desa Watudemba Kecamatan Palangga berdampak pada masalah-masalah pencemaran lingkungan, utamanya pencemaran disekitar pelabuhan Jetty di  bentaran pantai. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat untuk mengawasi operasional perusahaan yang telah berdampak buruk bagi rakyat. Hal lain yang selalu menjadi perdebatan adalah pemanfatan lahan masyarakat yang masuk dalam IUP perusahaan. Masalah-masalah lain seperti CSR dan reklamasi juga belum dioptimalkan dengan baik. CSR  belum menyentuh aspek keberlanjutan kehidupan ekonomi masyarakat, demikian pula halnya dengan reklamasi yang terkesan asal-asalan sehingga menimbulkan masalah lingkungan. Oleh sebab itu, perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam utamanya pengawasan dan evaluasi  pelaksanaan pertambangan. Corporate Social Responsibility (CSR) dan Reklamasi diarahkan untuk peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat disekitar wilayah pertambangan serta pemberian royalti secara transparan serta  perlunya mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam berbagai aktivitas pertambangan didaerah tersebut.