PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK TERHADAP KAPAL PENANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN DAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 711 (WPPNRI 711) LAUT NATUNA

SUBARDAN NIM. A1012181105 (Faculty of Law Tanjungpura University)

Jurnal Fatwa Hukum
Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum

Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap yang besar baik dari jumlah maupun keragamannya titik untuk mengelola potensi tersebut Indonesia telah membagi perairannya menjadi 11 wilayah pengelolaan perikanan dan menetapkan potensi dan keberagaman sumber dayanya. Ancaman akan sumber daya perikanan yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan ilegal datang baik dari kapal asing yang melakukan pencurian ikan.  Intensitas illegal fishing dominan di beberapa perairan, salah satunya adalah di laut Natuna Utara, di mana Indonesia memiliki perbatasan laut dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Thailand Tiongkok. Diperlukan kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum yang tepat untuk dapat mencegah dan memerangi illegal fishing di laut Natuna Utara agar sumber daya ikan Indonesia dapat dilindungi dan berkelanjutan serta tegaknya kedaulatan Indonesia. Kata kunci : illegal fishing, Natuna utara, Indonesia, pengawasan dan penegakan huku