<![CDATA[Kebijakan afirmatif agraria di Indonesia yang melarang memberikan hak milik kepada orang dan/atau perusahaan asing didasari oleh keputusan politik hukum Indonesia yang pada prinsipnya mengedepankan kesejahteraan nasional. Hak atas tanah tidak hanya berimplikasi kepada hubungan biologis dan ekologi antara manusia dan ekosistemnya, tetapi juga menimbulkan relasi ekonomi-sosial diantara pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu, demi menjaga kemaslahatan nasional masyarakat Indonesia, hukum agraria di Indonesia membatasi kepemilikan atas tanah untuk orang asing untuk menghindari praktek monopoli dan eksploitasi tanah dari modal asing yang sangat lumrah dilakukan di dalam tren globalisasi dan sistem ekonomi pasar bebas (Laissez-faire). Namun, hal tersebut tidak semerta-merta terimplementasikan dengan sempurna. Praktek perantaraan penguasaan tanah yang eksploitatif menjadi masalah dalam mewujudkan Ius Contituendum atau hukum yang dicita-citakan yaitu untuk melindungi kemaslahatan nasional. Dikarenakan praktek tersebut bisa mengeksploitasi kekosongan hukum (loophole) yang dimana dapat membuka ruang untuk terjadinya penyendulupan hukum untuk memonopoli tanah di Indonesia. Jurnal ini akan membahas tentang norma-norma hukum agraria yang melindungi kemaslahatan nasional dan meninjau fenomena praktek perantaraan penguasaan tanah dari sisi yuridis normatif, serta menjawab pertanyaan metodologis bagaimana praktek perantaraan penguasaan tanah pinjam nama dilakukan.]]>
Copyrights © 2022
