<![CDATA[ ABSTRAKPenerimaan negara menjadi salah satu konsentrasi pemerintah agar dapat menjalankan pembangunan sarana dan prasarana yang akan mendukung tumbuhnya perekonomian Indonesia. Salah satu cara yang ditempuh ialah dengan menggenjot penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar saat ini. Kebijakan pengampunan pajak adalah bentuk upaya untuk mendapatkan dana bagi pemerintah dalam tempo sembilan bulan ini melalui uang tebusan yang dibayarkan wajib pajak yang memanfaatkan pengampunan pajak. Lahirnya Undang-undang pengampunan pajak membawa kontradiksi atas beberapa pasal yang diduga bertentangan dengan konstitusi. Rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh dan kekebalan yang diberikan bagi peserta pengampunan pajak dan petugas pajak menjadi perhatian dalam penulisan ini.Penulisan ini menunjukkan bahwa Undang-undang pengampunan pajak memberikan penekanan pada kepatahuan wajib pajak dan kepastian hukum serta maanfaat secara nasional yang akan dirasakan oleh masyarakat luas, ketakutan akan kekebalan dari penuntutan secara pidana bukan tidak terbatas, namun tetap memberikan kekuasaan kepada kehakiman untuk menindaknya dan kepatuhan wajib pajak menjadi fokus petugas pajak. Kedepan peraturan perpajakan yang ada diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga kepatuhan sukarela dapat terjadi dan penerimaan negara dapat diamankan. Kata Kunci : Pengampunan Pajak, keadilan, Kepastian Hukum]]>
Copyrights © 2018
