<![CDATA[Terdapat perbedaan pendapat ulama terkait dalam pandangan fikih mengenai perubahan atau pengalihan (istibd?l) harta wakaf. Namun peraturan perundangan perwakafan Indonesia telah memberikan peluang istibd?l setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama dengan persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan penggantinya wajib memiliki manfaat, dan minimal nilai tukarnya sama dengan harta benda wakaf semula sebagaimana pasal 41 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tetang wakaf. Jenis penelitian ini adalah bersifat studi kepustakaan dengan pendekatan filosofis. Metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; istibd?l harta wakaf diperbolehkan dengan menitikberatkan pada aspek maslahah yang menyertai praktik tersebut dan dapat diterima karena sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan. Sedangkan prinsip penggantian benda wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum dan dapat dijalankan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.]]>
Copyrights © 2022
