Implementasi Hak Cipta Lagu Atau Musik Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Gunawan, Asep Hadi
Yuhelson, Yuhelson
Nainggolan, Bernand

Jurnal Kewarganegaraan
Vol 6 No 3 (2022): October 2022

AbstrakHak Cipta Lagu atau Musik dapat menjadi Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, akan tetapi pada penerapannya belum ada hak cipta lagu atau musik yang menjadi Jaminan, sehingga Penolakan oleh Bank atas proses pinjaman yang berasal dari Jaminan Hak Cipta lagu dan musik sebagai objek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Masalahnya Hak Cipta Lagu atau Musik tidak dapat dijadikan objek Jaminan Utama terhadap Bank menimbulkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang didukung dengan pendekatan Analytical Approach, Statute approach dan Case Approach, dengan bersumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan serta interpretasi hasil wawancara yang kemudian penulis analisis dengan cara penafsiran analogi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan pengajuan pinjaman oleh Bank berawal dari objek jaminan hak cipta lagu atau musik yang tidak dapat dijaminkan kepada Bank dan hak cipta lagu atau musik jika dijaminkan hanya sebatas objek jaminan tambahan, Keseragaman penolakan pinjaman oleh Bank-Bank dalam proses pengajuan musisi untuk menjaminkan hak cipta lagu dan musik dapat dimungkinkan pelaksanaannya dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 yang mengatur secara limitative tentang benda-benda bergerak yang dapat dijadikan Jaminan Fidusia. Namun UUHC tidak memberikan batasan kriteria Seni hak cipta lagu atau musik hanya sebatas hak ekslusif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada poin 4 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karena itu perlu dilakukan penerapan Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo (2010) terhadap UUHC agar dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas, tegas dan specifik.Kata Kunci: Lagu atau musik, Objek Jaminan dan Jaminan fidusia AbstractThe Copyright of songs or music can be a fiduciary guarantee as regulated in the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, and but in its application there is no copyright of songs or music that becomes collateral, so that the Bank's Rejection of the loan process originating from the guarantee Copyright of songs and music as objects of Fiduciary Guarantee as regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking. The was problem is that Song or Music Copyright cannot be used as the object of the Main Guarantee against the Bank, giving rise to legal certainty as regulated in Law Number 7 of 1992 with Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 14/15/PBI/2012. The method used in this research is normative juridical which is supported by the analytical approach, statute approach and case approach, sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. the writer analyzes by interpreting the analogy. The are an results of this study indicate that the rejection of loan applications by the Bank originates from the object of guaranteeing the copyright of songs or music that cannot be guaranteed to the Bank and the copyright of songs or music if guaranteed is only limited to the object of additional guarantees. to guarantee the copyright of songs and music, it is possible to implement it by referring to the provisions of Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 14/15/PBI/2012 which regulates in a limitative manner regarding movable objects that can be used as Fiduciary Guarantees. However, UUHC does not limit the criteria for art, song or music copyright, only to the extent of exclusive rights as regulated in the provisions of Article 12 paragraph 1 of Law Number 28 of 2014 at point 4 which has created legal uncertainty, therefore it is necessary to implement Progressive Law according to Satjipto Rahardjo (2010) on UUHC in order to provide clearer, firmer and specific regulations.Keywords: Song or music, Object of Guarantee and Fiduciary Guarantee