<![CDATA[Pada hakekatnya penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah secara aktif, meningkatkan peran dan fungsi Pemerintah Daerah. Format kebijakan otonomi daerah yang ada pada saat ini menandai awal dari suatu perubahan fundamental dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini. Kalau pada pemerintahan orde baru, pembangunan menjadi misi terpenting pemerintah (developmentalism) dan pemerintah yang pada masa itu menjadikan dirinya sebagai pusat kendali proses pembangunan itu (sentralisasi di tingkat nasional), kini harus mereposisi diri sebagai pelayan dan pemberdaya masyarakat dan harus menyebarkan aktivitasnya ke berbagai pusat (plusentris) di tingkat lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan tingkat pendidikan terhadap kinerja pada badan pengelola keuangan dan asset daerah kota Prabumulih. Penulisan ini menggunakan teknik pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji parsial dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dan tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kota Prabumulih dan berdasarkan uji simultan (bersama-sama) dapat disimpulkan bahwa Terdapat pengaruh kepemimpinan dan tingkat pendidikan secara bersama- sama terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.]]>
Copyrights © 2022
