<![CDATA[Fenomena sebaran konten provokatif baik berupa berita bohong (Hoax), ujaran kebencian (Hate Speech) maupun ajakan akan radikalisme dan terorisme waktu ini punya potensi untuk nampak ulang pada kontestasi politik yaitu pilkada serentak 2018 serta pilpres 2019 dan memiiki pengaruh yang sangat membahayakan bagi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia andaikan politik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) dan ujaran kebencian ini digunakan untuk memenangkan suatu kekuasaan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu langsung melakukan tindakan pencegahan untuk menghadapi potensi munculnya fenomena ini, didalam hal ini Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) mengembangkan proses penyadaran dnegan komunikasi sosialisasi dan diseminasi yang di dalamnya terdapat program literasi kepada warga negara sebagai suatu langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi fenomena ini. Kepolisian Republik Indonesia (Polri ) merupakan organisasi yang berada di garda terdepan dalam menangkal konten provokatif yang berpotensi mengganggu kamtibmas dan Kamdagri.Pendekatan penelitian kualitatif dengan wawancara pada guru besar Ilmu Hukum UNINUS, mahasiswa Pascasarjana UNINUS yang berlatar belakang perwira menengah kepolisian dan staf di Kemenkominfo dilaksanakan didalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan trik komunikasi yang dibikin dan dilaksanakan oleh Kemenkominfo untuk menghadapi fenomena selanjutnya yaitu bersama kepolisian dan pengelola situs internet. Penanganan hulu, hilir dan tengah menjadi solusi. Bagi Kepolisian yang juga bersinergi jugamenggerakkan organisasinya dengan metode Pre-emtif, Prevntif dan Represif.]]>
Copyrights © 2019
