Problematika esensi otonomi daerah dalam tataran implementasi pelaksanaannya sistemnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia masih belum sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab sehingga hal ini juga akan menghambat tercapainya the greatest happines of the greatest number untuk sebagaimana dalam teori utilitarianisme dalam mencapai tujuan negara untuk menjadi negara kesejahteraan (welfare state). Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensinya pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan dalam sistem pemerintahan daerah agar dapat memenuhi kebutuhan daerah dengan esensi otonomi yang dimiliki dalam rangka mewujudkan kebahagiaan masyarakat daerah yang sebesar-besarnya.
Copyrights © 2022