<![CDATA[Perlindungan pengetahuan tradisional dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual kurang tepat mengingat konsep Hak Kekayaan Intelektual bersifat individual dan kapitalis, sedangkan perlindungan pengetahuan tradisional mempunyai konsep komunal. Selain itu hambatan budaya masyarakat adat berkaitan dengan tidak terbiasanya mereka mencatat atau mendokumenkan karya folklore mereka mengakibatkan perlindungan folklore dengan Hak Cipta tidak memenuhi unsur Hak Cipta. Selain itu keterbukaan masyarakat adat menjadi hambatan untuk melindungi pengetahuan tradisional di bidang paten, desain industry dan rahasia dagang karena tidak memenuhi syarat kebaruan dan kerahasiaan. Permasalahannya bagaimana melindungi pengetahuan tradisional masyarakat adat Indonesia. Sudah selayaknya pemerintah melindungi pengetahuan tradisional dengan membuat Undang-Undang khusus tentang pengetahuan tradisional yang bersifat konprehensif yang mencakup kekayaan intelektual masyarakat adat dan keanekaragaman hayati. Peraturan tentang pengetahuan tradisional selayaknya sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat adat Indonesia. Diperlukan peran Pemerintah Pusat dalam membentuk peraturan pengetahuan tradisional juga dibutuhkan Peran Pemerintah Daerah untuk mendata karya pengetahuan tradis.ional masyarakat adat di wilayahnya.]]>
Copyrights © 2007
