<![CDATA[Pada dasarnya perkara pelanggar lalu lintas adalah perkara yang sederhana sehingga dikategori pemeriksaannya cepat. Namun ketika volume perkaranya mencapai ratusan perkara dan harus disidangkan di Pengadilan dalam waktu sehari telah menimbulkan problema. Untuk mengatasi hal itu perbaikan penanganan dan penyelesaian perkara pelanggar lalu lintas di Pengadilan adalah hal yang mutlak dilakukan. Namun selain itu perlu alternatif penyelesaian melalui penerapan diversi. Secara fungsional, penerapan diversi dijadikan sebagai edukasi dan sistem pembinaan serta sistem perlindungan masyarakat. Perkembangan zaman tidak hanya membawa pengaruh yang besar kepada masyarakat juga berdampak pada perkembangan sikap, prilaku dan juga kebudayaan pada masyarakat Angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan yang salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical research). Dalam memperoleh data yang relevan pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Polres Kota Padangsidimpuan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polres Kota Padangsidimpuan merupakan daerah perlintasan dari provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang pertanggung jawaban pidana terhadap anak pelanggar aturan lalu lintas di polres kota padangsidimpuan dalam bentuk sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang pelaksanaan diversi. Mengingat jumlah pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh anak cukup tinggi, Polres Kota Padangsidimpuan perlu dibentuk tim khusus dalam kesatuan lalu lintas, yang bertugas menangani pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian, pelaksanaan diversi bagi anak yang melakukan pelanggar lalu lintas dapat terlaksana dengan efektif dengan mengedepankan terwujudnya restoratif justice.]]>
Copyrights © 2022
