<![CDATA[Anak telah memiliki hak asasi yang melekat sejak masih di dalam kandungan berupa penghidupan yang layak. Sayangnya, hak tersebut seringkali tidak dapat dipenuhi karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan, contohnya banyak terjadi penelantaran anak karena faktor ekonomi oleh suatu keluarga. Untuk melindungi Hak anak tersebut diaturlah pengadopsian anak oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, tata pengawasan yang dinilai kurang mampu dilakukan telah menimbulkan fenomena pengadopsian anak yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan atau disebut adopsi ilegal. Hal ini dinilai dapat memunculkan permasalahan baru yakni penjualan anak dengan modus adopsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian terhadap bahan hukum yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan urgensi pengawasan terhadap praktik adopsi anak guna meminimalisasi praktik penjualan anak dengan modus adopsi anak. Hasil Penelitian ini adalah dengan melegitimasi pemberlakuan Post Adoption Report (PAR) terhadap domestic adoption di Indonesia yang diawasi oleh Dinas Sosial. Saran dari penulis adalah dengan diadakan perubahan pada Permensos Nomor 3 Tahun 2018 guna memberlakukan PAR dalam domestic adoption.Kata kunci: Adopsi ilegal; Penjualan anak; Post Adoption Report]]>
Copyrights © 2022
