Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Civic Hukum Jurnal Esensi Hukum Madani: Multidisciplinary Scientific Journal
Alfarissa, Tiara
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024 Nasution, Ali Imran; Azaria, Davilla Prawidya; Fauzan, Muhammad; Abidin, Fikri Rafi Musyaffa; Alfarissa, Tiara
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v7i2.7666

Abstract

One of the stages in a general election is the campaign. During the campaign stage, there is an institution that has the authority to supervise it, namely Bawaslu RI. However, in its implementation, Bawaslu RI experienced several challenges, especially in facing the simultaneous elections in 2024, such as a lack of human resources, financing and facilities for supervision. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that Bawaslu RI is affected by the implications of 2024 simultaneous elections, such as shortages of human resource and technical needs in the field with a solution by changing the Article 92 paragraph (2) of Law No.7/ 2017 to change the number of Bawaslu RI members from each existing level. Then, the strategy of Bawaslu RI in supporting its supervisory authority during simultaneous elections is to collaborate with various institutions such as the implementation of Gakkumdu, as well as entering into an MoU with Kominfo, KPU, and all social media in Indonesia.
Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024 Nasution, Ali Imran; Azaria, Davilla Prawidya; Alfarissa, Tiara; Abidin, Fikri Rafi Musyaffa; Fauzan, Muhammad
Jurnal Civic Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v8i2.27700

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam mengawasi dan menindak kampanye hitam di media sosial pada Pemilu serentak 2024. Kegiatan kampanye Pemilu di media sosial lebih banyak dilakukan dalam bentuk kampanye hitam dibandingkan dengan kampanye positif. Bawaslu Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, belum sepenuhnya memiliki kewenangan penindakan kampanye hitam di media sosial. Maka daripada itu perlu adanya peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam hal mengawasi kampanye hitam di media sosial. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa strategi Bawaslu Republik Indonesia dalam menindak kampanye hitam di media sosial dilakukan dengan cara bekerja sama dengan lembaga negara seperti Kemenkominfo, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga pemantau Pemilu. Perluasan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia terletak pada penambahan kewenangan pengawasannya atas kampanye hitam di media sosial, yang mengedepankan pada perubahan Pasal 93 UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum dalam rangka penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan kampanye hitam di media sosial.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal Alfarissa, Tiara; Thefirsly N, Chiquita; Raditya, Bariq; Putri, Lisa Angelie; Awalin, Hanif Fil; Sakti, Muthia
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2, No 6 (2024): Madani, Vol 2, No. 6 2024
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12097790

Abstract

Beauty products have become a trend among people as a tool for self-care. Self-care to beautify your appearance, especially your face, is a natural thing because having bright, white, clean facial skin, free of acne and black spots is a dream. Business actors are taking advantage of the massive self-care trend by creating products for self-care such as skincare. Skincare is a product that can eliminate skin problems, for example removing black spots, acne, dullness, blackheads and so on. The large market opportunity for skincare products is certainly a profitable target for business actors. Unfortunately, this opportunity is actually exploited by business actors by targeting consumers who are looking for cheap goods with instant results. This research will discuss the legal consequences of selling illegal skincare products and forms of consumer protection for those who use illegal skincare. The purpose of this writing is to provide information to readers about the large number of skincare products that are widely circulated without BPOM permission and the importance of BPOM permission for skincare products that are distributed widely. In carrying out the preparation of writing research results using normative juridical research methods. The conclusion of this research is increasing monitoring of skincare distribution and testing by BPOM.
URGENSI PENGAWASAN PASCA ADOPSI GUNA MENCEGAH MOTIF ADOPSI SEBAGAI MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENJUALAN ANAK Alfarissa, Tiara; Amani Puspitasari, Syalaisha
Esensi Hukum Vol 4 No 1 (2022): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v4i1.154

Abstract

Anak telah memiliki hak asasi yang melekat sejak masih di dalam kandungan berupa penghidupan yang layak. Sayangnya, hak tersebut seringkali tidak dapat dipenuhi karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan, contohnya banyak terjadi penelantaran anak karena faktor ekonomi oleh suatu keluarga. Untuk melindungi Hak anak tersebut diaturlah pengadopsian anak oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, tata pengawasan yang dinilai kurang mampu dilakukan telah menimbulkan fenomena pengadopsian anak yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan atau disebut adopsi ilegal. Hal ini dinilai dapat memunculkan permasalahan baru yakni penjualan anak dengan modus adopsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian terhadap bahan hukum yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan urgensi pengawasan terhadap praktik adopsi anak guna meminimalisasi praktik penjualan anak dengan modus adopsi anak. Hasil Penelitian ini adalah dengan melegitimasi pemberlakuan Post Adoption Report (PAR) terhadap domestic adoption di Indonesia yang diawasi oleh Dinas Sosial. Saran dari penulis adalah dengan diadakan perubahan pada Permensos Nomor 3 Tahun 2018 guna memberlakukan PAR dalam domestic adoption.Kata kunci: Adopsi ilegal; Penjualan anak; Post Adoption Report
Co-Authors Abidin, Fikri Rafi Musyaffa Ali Imran Nasution Amani Puspitasari, Syalaisha Awalin, Hanif Fil Davilla Prawidya Azaria Muhammad fauzan Muthia Sakti Putri, Lisa Angelie Raditya, Bariq Thefirsly N, Chiquita