Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
Vol 4 No 2 (2022): JGLP, NOVEMBER 2022

Analisis Standar Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar

Irfan. B (STISIP 17-8-1945 Makassar)
Dedy Herianto (Universitas Pancasakti Makassar)
Badu Ahmad (Universitas Hasanuddin)



Article Info

Publish Date
10 Nov 2022

Abstract

Penerapan standar pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting dalam pelayanan publik utamanya penerbitan surat izin usaha perdagangan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan standar pelayanan publik dalam proses penerbitan izin usaha perdagangan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatiif yang dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian. . Informan pada penelitian ini adalah petugas dan masyarakat yang mengajukan surat izin usaha perdagangan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap pedoman standar pelayanan publik di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dilihat dari berbagai indikator diantaranya; persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan belum memenuhi standar pelayanan dengan baik. Saran dalam penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar perlu melakukan update secara berkala pada aplikasi serta melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada

Copyrights © 2022






Journal Info

Abbrev

JGLP

Publisher

Subject

Social Sciences

Description

Good Governance; Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Kebijakan publik; Manajemen Publik dan Pemerintahan; Tata Kelola Bencana; Resolusi Konflik; Politik Lokal; dan Demokrasi ...