<![CDATA[Industri kelapa sawit merupakan industri strategis nasional karena selain sebagai penyumbang devisa terbesar juga memiliki dampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Tidak dapat dikesampingkan fakta bahwa industri kelapa sawit juga menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi lingkungan. Perdebatan dari kalangan konservasitisme dan developmentalis terkait kelanjutan pengelolaan sumber daya alam tidak akan menyelesaikan akar masalah sebenarnya. Pemerintah perlu mengatur kelanjutan pengembangan industri strategis kelapa sawit. Persaoalan dalam penulisan ini adalah pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir berkali-kali membatalkan aturan tentang sertifikasi industri kelapa sawit yang lestari (sertifikasi ISPO) akibatnya pendekatan green growth economic belum dapat terwujud pada industri kelapa sawit. Metode Penulisan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan fokus melakukan kajian yuridis terhadap implementasi konsep hukum lingkungan green growth economic terhadap kebijakan sertifikasi pada industri kelapa sawit. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan aturan yang tidak jelas dan mengikat terkait sertifikasi ISPO (hanya bersifat voluntary). Selain itu sertifikasi ISPO hanya memberi kewajiban tanpa memberi insentif apapun bagi industri kelapa sawit. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan sertifikasi internasional yakni RSPO, selain memberi kewajiban tetapi juga mampu memberikan insentif berupa harga yang premium menyebabkan sertifikasi ISPO tidak dapat diterapkan secara efektif guna menunjang green growth economic.]]>
Copyrights © 2020
