Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Implementasi Kebijakan tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan di Kabupaten Manggarai dengan menggunakan teori Merile S. Grindle yang berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada content kebijakan dan context implementasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara semi-terstruktur pada 24 (dua puluh empat) orang, observasi dan studi dokumentasi. Temuan utama dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan dimaksud belum berjalan optimal pada aspek content kebijakan karena masyarakat yang masih gagap teknologi belum mendukung/resisten terhadap implementasi kebijakan ini dikarenakan belum dapat memenuhi persyaratannya yaitu memiliki email dan nomor telepon seluler pribadi, belum intensifnya komunikasi dan koordinasi antara Disdukcapil dengan Kecamatan/Desa/Kelurahan, jaringan internet yang belum menjangkau ke seluruh pelosok wilayah sehingga program digitalisasi administrasi kependudukan belum dapat dilaksanakan secara optimal, belum tersedianya fasilitas jaringan ASTINet untuk penerapan pelayanan secara online. Sedangkan pada aspek context implementasi adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai belum melaksanakan sosialisasi secara masif dan belum tersedianya standart operasional prosedur pelaksanaan pelayanan sesuai kebijakan dimaksud. This study aims to examine the Implementation of Policies regarding Forms and Books Used in Population Administration in Manggarai Regency using the theory of Merile S. Grindle who argues that the success of policy implementation depends on the policy content and implementation context. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used in this study included semi-structured interviews with 24 (twenty four) people, observation and documentation studies. The main finding in this study is that the implementation of the intended policy has not run optimally in the aspect of policy content because people who are still technologically illiterate are not yet supportive/resistant to implementing this policy because they have not been able to fulfill the requirements, namely having an e-mail and personal cell phone number, not yet intensive communication and coordination between Disdukcapil and Sub-Districts/Villages/Kelurahans, internet networks that do not yet reach all corners of the region so that the population administration digitization program cannot be implemented optimally, ASTINet network facilities are not yet available for implementing online services. Meanwhile, in the implementation context aspect, the Manggarai Regency Government has not carried out massive outreach and there is no standard operating procedure for implementing services according to the intended policy.
Copyrights © 2022