<![CDATA[Dalam rangka meningkatkan sektor ekonomi, Indonesia menyediakan suatu visa yang memudahkan para orang asing yang hendak masuk Indonesia yang dinamakan suatu kebijakan pembebasan visa kunjungan bagi negara tertentu yang tercantum dalam perundang undangan di Indonesia. Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 mengenai kebijakan tersebut diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun dengan kemudahan tersebut menyebabkan lonjakan mobilitas manusia di wilayah Indonesia dan mulailah muncul permasalahan baru mulai dari yang kecil hingga besar dengan skala nasional. Tulisan ini menguraikan betapa besar peran imigrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, khususnya di bidang pengawasan keimigrasian bagi subjek pemegang bebas visa kunjungan di wilayah Indonesia. Selain itu kurangnya prosedur yang mengatur mengenai pengawasan pemegang bebas visa kunjungan ini semakin menjadikan polemic bagi imigrasi dalam melaksanakan tugasnya. Pengawasan imigrasi dirasa kurang maksimal terkhusus pada TIM PORA, perlu adanya pembenahan atas fungsi mereka dalam pelaksanaan pengawasan sehingga menjadi lebih optimal lagi. Namun dalam fakta lapangan masih diperlukan adanya langkah yang tepat dan cepat dalam rangka pengawasan terhadap orang asing pemegang bebas visa kunjungan sehingga pergerakan mereka tetap terpantau meski mereka melakukan mobilitas secara domestic.]]>
Copyrights © 2022
