Pembatalan atas Hak Atas Tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan yang diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri berkekuatan hukum tetap menimbulkan akibat hukum terhadap hak kreditor pemegang hak tanggungan. Pembatalan obyek jaminan ini juga berdampak pada kreditor. Oleh sebab itu, penelitian ini meneliti mengenai kedudukan Sertipikat Hak Tanggungan hak atas tanah yang dijaminkan setelah adanya putusan pengadilan yang membatalkan alas hak atas tanah tersebut serta mengkaji perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak tanggungan atas hak atas tanah yang alas haknya dinyatakan batal tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam hal alas hak atas tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan dibatalkan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dapat mengakibatkan batal dan hapusnya Sertipikat Hak Tanggungan tersebut. Di samping itu, dapat juga dilakukan pengikatan jaminan tambahan berupa jaminan perorangan (Borgtoc Hak Tanggungan) sedangkan untuk perlindungan represif bilamana terjadi kredit bermasalah dapat dilakukan melalui restrukturisasi kredit yang apabila tidak berhasil pun dapat dilanjutkan dengan penyelesaian kredit dengan cara melakukan gugatan ke pengadilan atas dasar wanprestasi dan juga dapat dilakukan oleh bank dengan melakukan hapus buku.The cancellation of Land Rights are encumbered with Mortgage Rights which are decided by a District Court Decision with legal force will still result in legal consequences for the rights of creditors holding mortgage rights. The cancellation of the object of this guarantee also has an impact on creditors. Therefore, this study examines the position of the Mortgage Certificate of land rights that are guaranteed after a court decision cancels the basis of the land rights and examines the legal protection of creditors holding mortgage rights on land whose rights are declared null and void. The research method used is a normative research method with a statutory, conceptual, and case approach. The results of the study indicate that in the event that the base of land rights that have been encumbered with Mortgage Rights is canceled by a court decision with permanent legal force, it can result in the cancellation and cancellation of the Mortgage Certificate. In addition, it can also be done binding additional guarantees in the form of individual guarantees (Borgtoc Hak Mortgage) while for repressive protection in the event of non-performing loans can be done through credit restructuring which if not successful can be continued with credit settlement by filing a lawsuit to the court on the basis of default and Banks can also do this by write-off.
Copyrights © 2022