<![CDATA[Transformasi Digital Sertipikat Tanah oleh PPAT di Kabupaten Kulon Progo merupakan penelitian yang dilatarbelakangi oleh munculnya Permen ATR/Ka BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang pada kenyataannya belum dapat direalisasikan di Indonesia, terlebih lagi di Kabupaten Kulon Progo. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran PPAT dalam transformasi digital sertipikat tanah di Kabupaten Kulon Progo dan apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan transformasi digital sertipikat tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan transformasi digital sertipikat tanah di Kabupaten Kulon Progo, termasuk peranan PPAT sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah. Keberadaan PPAT yang mendapat pengakuan dari masyarakat, berperan penting dalam upaya merealisasikan transformasi digital pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum gabungan normatif empiris kemudian data penelitian akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif serta analisis normatif. Penelitian dilakukan di dua tempat yaitu di Kantor PPAT dan Kantor BPN Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PPAT dalam transformasi digital sertipikat tanah di Kabupaten Kulon Progo meliputi pengecekan sertipikat; memproses hak tanggungan elektronik; pembuatan berkas zona nilai tanah; dan surat keterangan pendaftaran tanah. Terdapat pula banyak hambatan yang mempengaruhi belum terealisasikannya sertipikat elektronik baik hambatan yang dirasakan oleh PPAT maupun BPN. Penelitian ini merupakan penelitian baru yang sebelumnya belum pernah diteliti oleh siapapun, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca.]]>
Copyrights © 2022
