Jurnal Bina Mulia Hukum
Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022

PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENOLAKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

Syaiful Khoiri Harahap (Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia)



Article Info

Publish Date
02 Sep 2022

Abstract

ABSTRAK Dipilihnya penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase karena dianggap memiliki banyak kelebihan dibandingkan penyelesaian melalui peradilan umum dan juga karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Tetapi disisi lain Konvensi New York 1958 memberi kewenangan kepada Negara anggota untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan mempunyai peranan yang penting dalam menentukan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pengadilan diberi kewenangan untuk menolak putusan arbitrase internasional jika putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu maka disarankan kepada Pengadilan untuk lebih mempertimbangkan keberadaan Pancasila sebagai bagian terpenting dari ketertiban umum Indonesia sebelum memutuskan menolak atau menerima putusan arbitrase internasional. Kata kunci: pancasila; penolakan; putusan arbitrase internasional. ABSTRACT The choice of settlement of trade disputes through arbitration is because it is considered to have many advantages over settlement through general courts and also because the arbitration award is final and binding. On the other hand, the 1958 New York Convention authorizes member states to refuse the implementation of international arbitral awards. This research is a normative legal research using secondary data. The results of the analysis show that courts have an important role in determining the implementation of international arbitral awards. Courts are given the authority to reject international arbitral awards if the award is contrary to public policy and the prevailing laws and regulations. Therefore, it is recommended to the Court to consider the existence of Pancasila as the most important part of Indonesia's public policy before deciding to reject or accept an international arbitration award. Keywords: conditional sentencing; criminal law; justice; restorative justice; sentence.

Copyrights © 2022






Journal Info

Abbrev

JBMH

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal Bina Mulia Hukum (JBMH) adalah jurnal ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, terbit secara berkala setiap tahunnya pada bulan Maret dan September. Artikel yang dimuat pada Jurnal Bina Mulia Hukum adalah artikel Ilmiah yang berisi tulisan dari hasil ...