Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.409
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Bina Mulia Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Hukum Lex Generalis Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum & Pembangunan All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Journal Liaison Academia and Society
Syaiful Khoiri Harahap
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Renegosiasi Kontrak Sebagai Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak Saat Pandemi Covid-19 Syaiful Khoiri Harahap
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 2: MEI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss2.art1

Abstract

The COVID-19 pandemic proves the difficulties for business actors to operate their businesses, hence many of them face constraints in fulfilling their obligation to the creditors, which subsequently causes these debtors to be declared in default. Creditors as parties entitled to the fulfillment of the obligation are expected to understand the difficulties faced by debtors due to the COVID-19 pandemic. The problems raised in this study are: first, is the covid-19 pandemic may constitute ground for default by the debtor in fulfilling his contractual obligations, second, how are the efforts to resolve the obstacles in fulfillment of obligation in the covid-19 pandemic. This research was conducted using normative juridical methods and analyzed qualitatively. This study concludes that first, the covid-19 pandemic includes force majeure which resulted in the debtor experiencing economic difficulties to fulfill their obligation, leading to the debtor’s default which consequently resulted in the debtor losing his business and property which was used as collateral for debt repayment; second, if the debtor has difficulty in fulfilling their obligations, the debtor can ask the creditor to carry out renegotiation of the ongoing agreement based on the principle of kinship as mandated by Pancasila and the 1945 Constitution. Key Words: Renegotiation; dispute resolution; default; covid-19 pandemic Abstrak Pandemi covid-19 terbukti telah membuat para pelaku usaha mengalami kesulitan untuk menjalankan usaha, sehingga tidak sedikit pula yang terkendala dalam memenuhi prestasi kepada kreditur sehingga menyebabkan debitur dinyatakan wanprestasi. Kreditur selaku pihak yang menuntut terpenuhinya prestasi harus dapat memahami kesulitan yang dihadapi oleh debitur akibat terjadinya pandemi covid-19. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: pertama, apakah pandemi covid-19 merupakan wanprestasi oleh debitor dalam pemenuhan prestasi kontraktualnya, kedua, bagaimana upaya penyelesaian kendala pemenuhan prestasi sebagai akibat adanya pandemi covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa: pertama, pandemi covid-19 termasuk force majeure yang mengakibatkan debitur mengalami kesulitan secara ekonomi untuk memenuhi prestasinya, menyebabkan debitur menjadi wanprestasi yang mengakibatkan debitur kehilangan usaha serta harta bendanya yang dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang; kedua, apabila debitur kesulitan memenuhi prestasi, maka debitur dapat meminta kepada kreditur untuk melaksanakan renegosiasi terhadap perjanjian yang sedang berjalan dengan berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Kata Kunci: Renegosiasi; penyelesaian sengketa; wanprestasi; pandemi covid-19
PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENOLAKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL Syaiful Khoiri Harahap
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i1.707

Abstract

ABSTRAK Dipilihnya penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase karena dianggap memiliki banyak kelebihan dibandingkan penyelesaian melalui peradilan umum dan juga karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Tetapi disisi lain Konvensi New York 1958 memberi kewenangan kepada Negara anggota untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan mempunyai peranan yang penting dalam menentukan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pengadilan diberi kewenangan untuk menolak putusan arbitrase internasional jika putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu maka disarankan kepada Pengadilan untuk lebih mempertimbangkan keberadaan Pancasila sebagai bagian terpenting dari ketertiban umum Indonesia sebelum memutuskan menolak atau menerima putusan arbitrase internasional. Kata kunci: pancasila; penolakan; putusan arbitrase internasional. ABSTRACT The choice of settlement of trade disputes through arbitration is because it is considered to have many advantages over settlement through general courts and also because the arbitration award is final and binding. On the other hand, the 1958 New York Convention authorizes member states to refuse the implementation of international arbitral awards. This research is a normative legal research using secondary data. The results of the analysis show that courts have an important role in determining the implementation of international arbitral awards. Courts are given the authority to reject international arbitral awards if the award is contrary to public policy and the prevailing laws and regulations. Therefore, it is recommended to the Court to consider the existence of Pancasila as the most important part of Indonesia's public policy before deciding to reject or accept an international arbitration award. Keywords: conditional sentencing; criminal law; justice; restorative justice; sentence.
Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Air Sungai di Taman Mercy Deli Tua Muhammad Iqbal Altamis; Indri Oktari; Syaiful Khoiri Harahap
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3785

Abstract

Lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda mati yang merupakan kesatuan yang utuh, dengan manusia juga termasuk di dalamnya. Manusia dapat mempengaruhi lingkungan melalui tingkah lakunya, baik itu mencemari, merusak, atau melestarikan lingkungan. Definisi pencemaran lingkungan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah ketika makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain masuk ke dalam lingkungan hidup melalui kegiatan manusia, sehingga kualitasnya menurun hingga tingkat tertentu yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya.. 1 Pencemaran air sungai sangat sering dijumpai karena manusia masyarakat masih membuang limbah di sungai. Penelitian ini bertujuaan untuk mengevaluasi upaya penegakan hukum terhadap pencemaran air sungai di Taman Mercy Deli Tua, Kab. Deli Serdang Sumatra Utara dan juga untuk mengetahui penyebab masyarakat membuang limbah ke sungai dari penulisan ini adalah mengetahui Dengan melalui metode normatif, ditemukan bahwa alasan masyarakat memilih membuang sampai di sungai adalah kurangnya kesadaran diri dari masyarakat dan kurangnya tempat pembuangan limbah. Masyarakat melakukan tindakan hukum untuk mengatasi pencemaran air sungai melalui cara pencegahan dan cara penindakan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah setempat dan pemerintah daerah juga masih kurang efektif dalam mengatasi masalah ini. Beberapa pihak yang terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Polisi Lingkungan belum dapat bekerja sama secara efektif dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran air sungai. Dalam penelitian ini, disarankan agar pemerintah setempat bisa memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran air sungai serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan pengendalian aktivitas industri dan domestik yang berpotensi menimbulkan pencemaran air sungai
Telaah Kritis Putusan Arbitrase Sebagai Dasar Permohonan Pailit Harahap, Syaiful Khoiri
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Against the arbitral award, the parties should be able to implement it voluntarily. If the losing party does not want to carry out its obligations by the specified deadline, then the obligation is a debt that must be paid by the debtor to the creditor. Based on article 8 paragraph 4, the proof in bankruptcy must be proven simply as a condition for bankruptcy of the debtor. The arbitration award should be the basis for the bankruptcy of the debtor. From the research results it can be concluded that bankruptcy can only occur if the debtor admits that he has debts to creditors and this must be proven simply. The commercial court considers the application of the arbitration award as the basis for filing a bankruptcy petition to be excessive and overlapping, resulting in the rejection of the bankruptcy petition. Therefore, judges are advised to enforce the provisions as stated in the law and be able to make legal breakthroughs (legal discoveries) in the field of bankruptcy.
Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen Harahap, Syaiful Khoiri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9262

Abstract

This research aims to examine the authority of courts over decisions made by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), which is an institution for consumer dispute resolution. The role of the BPSK becomes evident when it imposes penalties on businesses to compensate consumers who have suffered losses. Although BPSK decisions are considered final and binding, they can still be overturned by the court based on objections raised by the losing party. Therefore, the urgency of this study lies in discussing the jurisdiction of the court regarding BPSK decisions. The research employs a normative research method and qualitative analysis to arrive at conclusions addressing the core issues. A novel aspect of this study is the examination of the court’s involvement in BPSK decisions based on objections raised by the losing party. The research findings conclude that the BPSK provides legal protection to consumers if they indeed suffer losses due to business negligence, and the court has the authority to annul BPSK decisions if the subject matter falls outside the BPSK’s jurisdiction for examination and adjudication. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pengadilan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Peranan BPSK terlihat ketika memutuskan menghukum pelaku usaha untuk memberi ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Walaupun putusan BPSK bersifat final dan mengikat tetapi ternyata putusan tersebut masih dapat dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang kalah. Sehingga urgensi penelitian ini guna membahas tentang kewenangan pengadilan terhadap putusan BPSK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengkajian tentang turut campurnya pengadilan atas putusan BPSK atas keberatan yang diajukan oleh pihak yang kalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BPSK memberikan perlindungan hukum kepada konsumen jika memang konsumen menderita kerugian akibat kelalaian pelaku usaha dan pengadilan berwenang untuk membatalkan putusan BPSK jika pokok perkaranya bukan kewenangan BPSK untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
Penerapan Undang-Undang Perkawinan Di Desa Kec. Marindal 1 Gang. Baru Kabupaten Deli Serdang Robiyanti, Dewi; Harahap, Syaiful Khoiri; Dalimunte, Nurul; Rambe, Saima; Harahap, Tetty Rahmiati; Wahyuni, Erni
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 3 (2025): Edisi Juli - September
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i3.6891

Abstract

Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan regulasi tersebut di Desa Marindal 1 Gang Baru, Kecamatan Patumbak. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung dan wawancara informal dengan masyarakat setempat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memahami ketentuan hukum baru terkait usia minimal perkawinan. Namun, praktik perkawinan di bawah umur masih ditemukan, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi hukum secara berkelanjutan serta peningkatan pengawasan administratif oleh aparat desa dan instansi terkait. Upaya ini penting untuk memastikan efektivitas regulasi dalam mencegah perkawinan anak dan melindungi hak-hak generasi muda.
Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Berbasis Asas Kebebasan Berkontrak Syaiful Khoiri Harahap
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.916

Abstract

Leasing is one of the solutions for society to acquire the goods they desire in order to improve their standard of living. A leasing agreement is an innominate contract, meaning that its formation is left to the parties involved to determine the clauses within the agreement. The research method used is based on normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The research findings indicate that leasing agreements are implemented in the form of standard contracts following the "take it or leave it" principle, granting the lessor the right to terminate the agreement and unilaterally reclaim the leased object.
Legal Review of Criminal Acts of Human Trafficking (Tppo) Study of Decision Number 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn Robertus Rahmat Arifin Gulo; Syaiful Khoiri Harahap; Yulkarnaini Siregar
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 01 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Human trafficking is a serious crime that violates human rights and human dignity. This study aims to analyze law enforcement and the judge's considerations in Decision Number 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn regarding the crime of human trafficking, with a focus on the application of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. The research method used is a qualitative case study approach, reviewing court decision documents, legal literature, and other secondary sources. The results of the study indicate that law enforcement against perpetrators of human trafficking in this decision has fulfilled the elements of the crime, namely recruitment, transportation, and exploitation, with the modus operandi being the abuse of the victim's vulnerable position. The judge's considerations are based on valid evidence, including witness statements, transaction documents, and expert analysis. The criminal sanctions imposed, namely 7 years imprisonment and a fine of Rp200,000,000, are considered proportional and in accordance with the provisions of the law. However, the study also identifies challenges in proving the elements of exploitation and protecting victims. In conclusion, this ruling reflects a serious effort to enforce the law against human trafficking, although capacity building of law enforcement officers and inter-agency coordination are needed to address the complexity of similar cases in the future. This study provides recommendations for officer training, optimizing the role of the Witness and Victim Protection Agency, and community outreach for human trafficking prevention
Peran dan Tanggung Jawab Mediator dalam Penyelesaian Sengketa pada Era Modernisasi Hukum Syaiful Khoiri Harahap
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 10 (2025): Tema Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i10.2007

Abstract

Mediation is an effort to accelerate dispute resolution with the assistance of a neutral third party who does not take sides with any of the disputing parties. In the era of legal modernization, dispute resolution is also carried out through the use of information technology, such as the possibility of conducting meetings online. The research method relies on normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The findings show that mediation serves as an initial stage in dispute resolution. The Supreme Court has issued regulations governing mediation procedures to be conducted by mediators. As the key actors in the success of mediation, mediators are required to guide the parties more effectively in reaching a peaceful settlement, including through the use of information technology.
Penerapan Aspek Hukum dan Peran Masyarakat dalam Penanganan Banjir di Patumbak Dewi Robiyanti; Syaiful Khoiri Harahap; Taufika Hidayati; Nurul Dalimunte; Saima Rambe; Tetty Rahmiati Harahap
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi Mei - Agustus
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v7i2.8747

Abstract

Kompleks Perumahan Villa Patumbak Permai, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, merupakan wilayah yang sering terdampak banjir besar dengan pola berulang yang spesifik. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menerapkan pemahaman aspek hukum penanggulangan bencana serta memberdayakan peran masyarakat dalam mitigasi dan penanganan banjir di lokasi tersebut. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi regulasi, pendampingan masyarakat, dan analisis kondisi lapangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam kecepatan respon pemerintah dan pemulihan infrastruktur (Kusumasari, 2014). Namun, masyarakat menunjukkan peran yang sangat aktif melalui pembentukan Posko Warga, gotong royong, dan solidaritas sosial, yang menjadi kunci pengurangan dampak bencana (Rejeki dkk., 2024). Kesimpulannya, sinergi antara penerapan hukum yang tegas dan partisipasi masyarakat yang kuat sangat diperlukan untuk menciptakan ketahanan daerah terhadap bencana.
Co-Authors Br. Tarigan, Fatin Nadifa Dewi Robiyanti Elazhari Elazhari Harahap, Tetty Rahmiati Hetty Elfina Hutagaol, Jarungjung Ida Zulfida, Ida Indri Oktari Ismayani Ismayani Jarungjung Hutagaol Mahyudin Situmeang Muhammad Iqbal Altamis Muhammad Razali nur subiantoro Nurul Dalimunte Pasaribu, Yusuf Hanafi Rambe, Saima Razali, Muhammad Robertus Rahmat Arifin Gulo Robiyanti, Dewi Saima Rambe Situmeang, Mahyudin Tanjung, Ali Mukti Taufika Hidayati Teja Rinanda Tetty Rahmiati Harahap WAHYUNI, ERNI Yulkarnaini Siregar Yusuf Hanafi Pasaribu