<![CDATA[Pemilihan umum serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi yang dianggap memiliki banyak sekali permasalahan dibalik klaim keberhasilan dalam regulasi dan pelaksanaanya. Efisiensi serta Peningkatan partisipasi masyarakat dengan persentase 82% merupakan indikator dalam melihat keharmonisan demokrasi di Indonesia. Tetapi pada faktanya kemunduran demokrasi sangat terlihat jelas sejak munculnya ambang batas presiden yang terus diterapkan hingga pemilihan umum serentak 2019. Ambang batas presiden 20% menjadi sebuah diskriminasi bagi minoritas untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Regulasi tersebut mencederai nilai-nilai demokrasi yang telah berkembang di Indonesia. Persyaratan 20% tidak hanya mengindikasikan kemuduran tetapi juga pembusukan terhadap sistem pemilu Indonesia, karena pada dasarnya ambang batas presiden 20% yang diterapkan pada pemilihan umum serentak 2019 menunjukkan karakter hukum yang konservatif dan otoriter.]]>
Copyrights © 2022
