jurnal niara
Vol. 15 No. 1 (2022)

Implementasi Kebijakan Kekarantinaan Kesehatan Pada Keberangkatan Kapal Di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Dumai

Agusurio Azmi (Universitas Riau)
Seno Andri (Universitas Riau)
Hasim As'ari (Universitas Riau)



Article Info

Publish Date
01 May 2022

Abstract

Dalam rangka meminimalisir penyebaran penyakit karantina, langkah yang diambil pemerintah salah satunya adalah cegah tangkal penyakit.Tidak hanya mencegah penyakit yang masuk melalui kedatangan kapal luar negeri ataupun dalam negeri, tetapi juga melakukan pencegahan penyebaran penyakit dari keberangkatan kapal baik yang mau keluar negeri ataupun dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi Kebijakan Kekarantinaan Kesehatan pada Keberangkatan Kapal di KKP Kelas III Dumai dan mengidentifikasiapa yang menghambat KKP Kelas III Dumai dalam mengimplementasikan Kebijakan Kekarantinaan Kesehatan pada Keberangkatan Kapal di KKP Kelas III Dumai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini Koordinator Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi KKP Kelas III Dumai. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Dumai yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana, kelurahan Buluh Kasap, kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. penulis menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Model Charles O. Jones (1996) yang dibagi menjadi tiga dimensi antara lain. Organisasi, Interpretasi, Aplikasi serta memiliki hambatan yaitu Kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah, Selalu terjadi Kesalahan Input pada aplikasi Sinarkes, dan Pemeriksaan keberangkatan kapal (PHQC) belum optimal dilakukan

Copyrights © 2022






Journal Info

Abbrev

nia

Publisher

Subject

Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Description

The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral ...