Analisis penerapan kewajiban pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 2009

Dewi Kusuma Wardani (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda)
Agus Iwan Kesuma (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda)
Ferry Diyanti (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda)

Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)
Vol 2, No 1 (2017): April

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara di Indonesia, salah satu jenisnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak yang dikenakan atas penjualan dan pembelian barang atau jasa dengan tarif 10%. Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang menjual Tandan Buah Segar (TBS) dan kayu log yang tumbuh diarea perkebunan kelapa sawit. Didalam menjalankan operasinya, perusahaan ini melakukan pembelian Barang Kena Pajak sehingga dikenakan Pajak Masukan dan melakukan penjualan Barang Kena Pajak sehingga harus melakukan pemungutan Pajak Keluaran. Dengan demikian penerapan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang sangat penting untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak yang terutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perhitungan pajak pertambahan   nilai   berdasarkan   Undang-Undang   Nomor   42   Tahun   2009.   Dalam memperoleh data penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan  dan perpustakaan.  Jenis  data  yang digunakan  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  perhitungan  PPN.