<![CDATA[Maraknya konflik penguasaan tanah yang berkepanjangan di dalam wilayah kawasan hutan membutuhkan suatu tindakan yang legal, tepat dan menguntungkan para pihak. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) merupakan kebijakan yang diterbitkan untuk memberikan jalan keluar penyelesaiannya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan Perpres. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner lalu dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi SPSS, dan informasi lain dijaring dengan menerapkan metode wawancara dan diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil Uji t (uji koefisien regresi secara parsial) menunjukkan bahwa faktor komunikasi dan struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Sebaliknya, faktor sumber daya dan disposisi berpengaruh tidak signifikan. Selanjutnya hasil uji (F) menunjukkan bahwa secara simultan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Implementasi Perpres ini berjalan kurang efektif sebab ditemukan hambatan dalam dimensi faktor komunikasi dan dimensi faktor struktur birokrasi berupa transmisi/penyaluran terkait strategi (media dan cara) penyebaran informasi yang kurang baik dan fragmentasi terkait pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Sihaporas membutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat literasi masyarakat sejalan dengan peningkatan posisi tawar mereka dengan para pihak lainnya]]>
Copyrights © 2022
