Hubungan Penegakan Hukum Undang-Undang Narkotika Di Indonesia Dengan Over Kapasitas Di Lapas

Thomas Wira Dharma Simanjuntak (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan)
Padmono Wibowo (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan)

Jurnal Pendidikan dan Konseling
Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling

Saat ini masyarakat dunia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, tak terkecuali di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus penyalahgunaan tertinggi, sudah menerapkan payung hukum kepada pelaku penyalahgunaan narkotika dan pengedar melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana hukumannya di dasarkan lagi menjadi beberapa jenis, golongan, serta jumlah narkotika yang disalahgunakan. Meskipun sudah ada regulasi atau Undang-Undang yang mengatur terkait dengan penyalahgunaan narkotika tersebut di Indonesia, pada nyatanya hukuman yang diberikan tersebut menyebabkan permasalahan baru dalam instansi Pemasyarakatan, yakni kapasitas berlebih di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia. Penelitian yang dilakukan ini dengan cara deskriptif normative atau data diambil secara langsung berdasarkan hasil analisis fenomena yang terjadi di tengah masyarakat.. Penelitian ini menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui dokumen resmi yang dikeluarkan pihak terkait, artikel, laporan, arsip ataupun sumber online lainnya. Di akhir penelitian penulis juga memberikan saran bahwa salah satu langkah untuk bisa meminimalisir over kapasitas Lapas akibat ketidakpastian penegakan hukum narkotika ini adalah deskraminilasasi, di mana pelaku penyalahgunaan narkotika tidak dipandang lagi sebagai subjek hukum.