Pengetahuan Tata Cara Perpajakan; Hak dan Kewajiban WP, Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, dan Pengukuhan NPPKP

Galuh Tresna Murti (Universitas Telkom, Indonesia)
Arika Sri Aini (Universitas Telkom, Indonesia)
Ananda Syahda Candraningtias (Universitas Telkom, Indonesia)
Salma Ayu Kayladifah (Universitas Telkom, Indonesia)
Nabila Clarisa Putri Puji (Universitas Telkom, Indonesia)

Jurnal Pendidikan dan Konseling
Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23A, tentang pajak dan pembayaran-pembayaran pajak lainnya yang bersifat wajib untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak yang juga diatur dalam undang-undang perpajakan. Masing-masing Wajib Pajak harus memenuhi hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Demikian pula pendaftaran dan juga penghapusan NPWP serta pengukuhan NPPKP diatur dalam undang-undang perpajakan. Tujuan artikel ini untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan juga tepat kepada publik mengenai tata cara perpajakan.