The World of Public Administration Journal
Volume 4 Issue 2, Desember 2022

Implementasi Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Di Kabupaten Subang

Silvi Aulia (Unknown)



Article Info

Publish Date
28 Dec 2022

Abstract

Abstrak Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai implementasi kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Kabupaten Subang, disebabkan karena implementasi kebijakan perbaikan gizi di Kabupaten Subang belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa implementasi kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Kabupaten Subang belum optimal, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang maka peneliti akan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Model pendekatan implementasi ini dipandang tepat dengan permasalahan penelitian karena faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh: standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan sikap para pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Sumber data diperoleh dari informan kunci yaitu Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, informan utama yaitu seksi bidang gizi di Puskesmas, kader Posyandu dan masyarakat. Hasil dari penelitian ini mengahasilkan kesimpulan bahwa belum optimalnya implementasi kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Kabupaten Subang ditentukan oleh Dimensi standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan sikap para pelaksana. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Gizi, Subang Abstract Researchers are interested in researching the implementation of the National Movement for the Acceleration of Nutrition Improvement in Subang Regency, because the implementation of nutrition improvement policies in Subang Regency has not been optimal. The purpose of this study was to determine why the implementation of the National Movement for the Acceleration of Nutrition Improvement in Subang District was not optimal, and what factors influence it. Based on the problems in the background, the researcher will use the policy implementation approach proposed by Van Metter and Van Horn. This implementation approach model is considered appropriate with the research problem because the determining factors for the success or failure of a policy implementation in this study are influenced by: standard and objective, resources, characteristic of the implementation agencies, quality of inter organizational relationships, disposition of response on the implementers, The economic, social and political environment. This research uses descriptive qualitative research methods, through observation, interviews, documentation and triangulation. Sources of data were obtained from key informants namely the Head of the Nutrition and Public Health Division of the Subang District Health Office, the nutrition section at the Puskesmas, Posyandu cadres and the community. The results of this study lead to the conclusion that the implementation of the National Movement for the Acceleration of Nutrition Improvement in Subang Regency is not optimal yet determined by factors of Policy standard and objective, resources, characteristic of the implementation agencies, quality of inter organizational relationships, disposition of response on the implementers, The economic, social and political environment. Keywords: Policy Implementation, Nutritions, Subang

Copyrights © 2022






Journal Info

Abbrev

publik

Publisher

Subject

Social Sciences

Description

The World of Public Administration Journal is a scientific journal that publishes original articles on the latest knowledge, research or applied research and other developments in the fields of Government, Pubic Policy, political institutions, politics, village governance, collaborative government, ...