Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin

Andin Akhmad Muhaimin (Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin)
Muhammad Riyandi Firdaus (Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong)

Jejaring Administrasi Publik (JAP)
Vol. 14 No. 1 (2022): Jejaring Administrasi Publik

Kebijakan tentang penyandang disabilitas yang saat ini sedang diimplementasikan oleh Pemerintah diharap mampu memposisikan penyandang disabilitas sebagai subyek pembangunan yang berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam proses pembangunan, bukan lagi sebagai obyek semata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin sudah optimal. Hal tersebut terlihat dari aspek komunikasi kebijakan yang efektif, sumber daya pelaksana yang optimal, kejelasan disposisi serta dukungan struktur birokrasi Pemerintah Daerah. Faktor-Faktor lain yang mempengaruhi jalannya kebijakan diantaranya adalah keberagaman jenis kecacatan, penyediaan fasilitas umum, minimnya sumber daya manusia (staf), latar belakang demografi, usia dan tingkat pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi difabel serta keberadaan anggaran dalam pemenuhan hak disabilitas.