Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.409
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora PubBis : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis Journal of Local Government Issues Jejaring Administrasi Publik (JAP) JAPB Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
Muhammad Riyandi Firdaus
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI KOTA BANJARMASIN Firdaus, muhammad Riyandi
Jurnal PubBis Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.861 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin, Respon Publik Terhadap Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin serta mengetahui Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana pendekatan penelitiannya dilakukan secara kualitatif serta teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari model implementasi kebijakan publik yaitu standar kebijakan dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta sikap pelaksana dalam memahami kebijakan yang tinggi yang dikaitkan dengan SOP (prosedur) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kebijakan pajak progresif ini disambut masyarakat dengan dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif, dimana pada sisi positifnya masyarakat berharap dapat mengurangi tingkat kemacetan, pembenahan transportasi publik dan kenyamanan dalam menggunakan fasilitas publik, sedangkan pada sisi negatifnya masyarakat merasakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah, pembayaran pajak yang terasa berat serta penurunan penjualan mobil bagi para pelaku showroom. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin adalah masalah database, kendaraan yang masih dalam masa jaminan (kredit), masyarakat masih belum memahami sepenuhnya tentang kebijakan pajak progresif serta adanya perlawanan terhadap pajak progresif. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Pajak Progresif, Kendaraan Bermotor Roda 4
REFORMASI PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI KOTA BANJARMASIN Firdaus, muhammad Riyandi
Jurnal PubBis Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.838 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan pajak kendaraan bermotor (PKB) setelah adanya reformasi pelayanan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin serta mengetahui langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam reformasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana pendekatan penelitiannya dilakukan secara kualitatif serta teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi pelayanan pembayaran pajakn kendaraan bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin sudah baik. Masyarakat sangat terbantu dan menyambut baik dengan hadirnya reformasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin ini. Langkah strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam reformasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Banjarmasin ini adalah dengan menghadirkan 3 (tiga) pelayanan baru, yaitu SAMSAT Corner, Mobil SAMSAT Keliling dan SAMSAT Jemput Antar. Ini semua dilakukan agar masyarakat dapat menikmati pelayanan yang mudah, efektif dan efisien dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) sehingga masyarakat merasa mudah dan tidak terganggu oleh kehadiran calo. Dengan hadirnya reformasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin ini diharapkan kepada masyarakat untuk selalu taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) nya karena Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyediakan pelayanan baru untuk masyarakat sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk malas atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) nya. Kata Kunci : Reformasi, Pelayanan
MODEL PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA SEBAGAIAGENDA UTAMA OPTIMASI PENGELOLAAN DESA MENUJUKEMANDIRIAN (Studi Kasus Desa Maipe Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur) Noor, Muhammad; Firdaus, Muhammad Riyandi; Yopiannor, Farid Zaki
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (970.594 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) Melakukan pemetaan persoalan-persoalan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa, yaitu perencanaan pembangunan desa, tata kelola administrasi desa, manajemen keuangan desa, dan penguatan kelembagaan desa. (2) Mendesain model kebaruan penguatan kapasitas pemerintah desa sebagai agenda utama optimasi pengelolaan desa menuju kemandirian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methode yang mengedepankan penggalian data melalui wawancara mendalam, FGD, Observasi dan Triangulasi data serta dokumen-dokumen yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan PRA (participatory rural appraisal) yang diasumsikan tepat dalam rangka memecahkan persoalan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kondisi Desa Maipememiliki posisi sangat strategis dalam jalur mobilisasi, sumber daya alam yang cukup potensial, sehingga diperlukan upaya yang cukup signifikan (political will) dari Pemerintah maupun stakeholders untuk membangun Desa Maipe menjadi lebih baik. Deskripsi tentang penyelenggaraan pemerintah Desa terbagi menjadi empat pokok hasil penelitian yaitu (1) kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi Tata Kelola Administrasi Desa, data Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Administratif Desa Maipei digambarkan bahwa sebanyak 43% responden mengatakan puas terhadap pelayanan administrative, sebanyak 20% responden yang mengatakan cukup puas, sebanyak 17% responden yang mengatakan tidak puas, sebanyak 10% responden yang mengatakan sangat puas dan sebanyak 10% responden yang mengatakan tidak puas. (2) Kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi Perencanaan Pembangunan Desa sudah konsisten yaitu menjalankan fungsi perencanaan pembangunan berbasiskan partisipasi aktif masyarakat. (3) Kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi manajemen keuangan desa masih menghadapi persoalan serius yaitu keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun secara kualitas. (4) Kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi Penguatan kelembagaan desa masih kurang optimal. Kendala utama adalah belum maksimalnya pengembangan jaringan antar sesama Lembaga Kemasyarakatan Desa Maipe seperti PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), KARTAR (Karang Taruna) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD), Lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah desa Maipei dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pasca penerapan UU Desa pada tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah konsisten dan responsif terhadap UU Desa tersebut.Pemerintah desa menyusun RPJMDes dan RKPDes sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Desa, meskipun RPJMDes dan RKPDes baru tersusun tahun 2017 Pemerintah Desa Maipe tetap melakukan perencanaan pembangunan desa dengan baik sesuai dengan amanat UU Desa. Pengelolaan keuangan desa di desa maipe mengalami masalah kerena kurang sumber daya manusia.Kenyataan yang dijumpai kelembagaan desa yang ada di Desa Maipe masih belum tersusun dan terdata denganbaik. Kata kunci : penguatan kapasitas; pemerintah desa; pembangunan desa
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI KOTA BANJARMASIN Firdaus, muhammad Riyandi
Jurnal PubBis Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.861 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin, Respon Publik Terhadap Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin serta mengetahui Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana pendekatan penelitiannya dilakukan secara kualitatif serta teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari model implementasi kebijakan publik yaitu standar kebijakan dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta sikap pelaksana dalam memahami kebijakan yang tinggi yang dikaitkan dengan SOP (prosedur) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kebijakan pajak progresif ini disambut masyarakat dengan dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif, dimana pada sisi positifnya masyarakat berharap dapat mengurangi tingkat kemacetan, pembenahan transportasi publik dan kenyamanan dalam menggunakan fasilitas publik, sedangkan pada sisi negatifnya masyarakat merasakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah, pembayaran pajak yang terasa berat serta penurunan penjualan mobil bagi para pelaku showroom. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin adalah masalah database, kendaraan yang masih dalam masa jaminan (kredit), masyarakat masih belum memahami sepenuhnya tentang kebijakan pajak progresif serta adanya perlawanan terhadap pajak progresif. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Pajak Progresif, Kendaraan Bermotor Roda 4
REFORMASI PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI KOTA BANJARMASIN Firdaus, muhammad Riyandi
Jurnal PubBis Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.838 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan pajak kendaraan bermotor (PKB) setelah adanya reformasi pelayanan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin serta mengetahui langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam reformasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana pendekatan penelitiannya dilakukan secara kualitatif serta teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi pelayanan pembayaran pajakn kendaraan bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin sudah baik. Masyarakat sangat terbantu dan menyambut baik dengan hadirnya reformasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin ini. Langkah strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam reformasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Banjarmasin ini adalah dengan menghadirkan 3 (tiga) pelayanan baru, yaitu SAMSAT Corner, Mobil SAMSAT Keliling dan SAMSAT Jemput Antar. Ini semua dilakukan agar masyarakat dapat menikmati pelayanan yang mudah, efektif dan efisien dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) sehingga masyarakat merasa mudah dan tidak terganggu oleh kehadiran calo. Dengan hadirnya reformasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin ini diharapkan kepada masyarakat untuk selalu taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) nya karena Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyediakan pelayanan baru untuk masyarakat sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk malas atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) nya. Kata Kunci : Reformasi, Pelayanan
MODEL PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA SEBAGAIAGENDA UTAMA OPTIMASI PENGELOLAAN DESA MENUJUKEMANDIRIAN (Studi Kasus Desa Maipe Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur) Noor, Muhammad; Firdaus, Muhammad Riyandi; Yopiannor, Farid Zaky
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (970.594 KB)

Abstract

This study aims (1) To map the problems of village government capacity in managing village governance, namely village development planning, village administration governance, village financial management, and village institutional strengthening. (2) Designing a new model to strengthen the capacity of village government as the main agenda for optimizing village management towards independence. The approach in this study uses a mixed method approach that prioritizes data mining through in-depth interviews, FGDs, Observation and Triangulation of data and relevant documents. This study also uses the PRA (participatory rural appraisal) approach which is assumed to be appropriate in order to solve research problems. Keywords: strengthening capacity; village government; village development The results of this study indicate that the condition of Maipem Village has a very strategic position in the mobilization pathway, natural resources that are quite potential, so that a significant effort is needed (political will) from the Government and stakeholders to develop a better Maipe Village. The description of the implementation of the Village Government is divided into four main research results, namely (1) the ability of the village government to carry out the functions of Village Administration Governance, data on Community Satisfaction with the Administrative Services Performance of Maipei Village illustrated that 43% of respondents said they were satisfied with administrative services, 20% respondents who said they were quite satisfied, as many as 17% of respondents said they were not satisfied, as many as 10% of respondents said they were very satisfied and as many as 10% of respondents said they were not satisfied. (2) The government's ability to carry out the functions of Village Development Planning has been consistent, namely carrying out the functions of development planning based on active community participation. (3) The ability of the village government to carry out the functions of village financial management still faces serious problems, namely the limited human resources both in quantity and in quality. (4) The ability of the village government to carry out the functions of strengthening village institutions is still not optimal. The main obstacle is the lack of maximum network development among fellow Maipe Village Institutions such as the PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), KARTAR (Karang Taruna) and Community Empowerment Institutions (LPMD), adat institutions and other community institutions. The conclusion of this study is that the Maipei village government in implementing village governance after the implementation of the Village Law in 2015 showed that the village government was consistent and responsive to the Village Law. The village government draws up the RPJMDes and RKPDes according to the mechanism stipulated in the Village Law, although the new RPJMDes and RKPDes are compiled in 2017 the Maipe Village Government continues to carry out village development planning well in accordance with the mandate of the Village Law. The village financial management in the village is experiencing problems because of lack of human resources. The fact that village institutions exist in Maipe Village is still not well organized and recorded.
Kajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Program Corporate Social Responsibility PT. Adaro Indonesia Arbain, Taufik; Noor, Muhammad; Noor, Muhammad; Firdaus, Muhammad Riyandi; Marlina, Leni; Nurhadi, Aan
Jurnal PubBis Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/pubbis.v5i2.441

Abstract

Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu badan usaha karena masyarakat adalah konsumen dari produk atau pelayanan yang dihasilkannya. Riset Indeks Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur Indeks Kepuasan dan Harapan Masyarakat terhadap Program CSR PT. Adaro Indonesia Tahun 2020 baik secara parsial maupun secara akumulatif pada Pendidikan, Kesehatan, Tingkat Pendapatan Riil, Kemandirian Ekonomi, Sosial Budaya, Pengelolaan Lingkungan, Pembentukan Kelembagaan Komunitas Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur. Riset ini menggunakan metode pendekatan mixed method (kuantitatif dan kualitatif) dengan menggunakan indikator menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang dikombinasi tambahan indikator berdasarkan hasil pra survey. Variabel-variabel dari konsep Survei IKM ini yang terdiri dari harapan dan kenyataan, adapun teknik pengumpulan data berupa (1) Wawancara, (2) Dokumentasi, Observasi dan survey lapangan, (3) Pengumpulan Data Sekunder, dan (4) Focus Group Discussion. Temuan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap penerima manfaat program Corporate Social Responsibilty PT. Adaro Indonesia tahun 2020, yaitu : (1) Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap program Corporate Social Responsibilty PT. Adaro Indonesia Tahun 2020 Di Wilayah Operasionalnya mencapai rata-rata nilai kepuasan masyarakat sebesar 86,12 dan nilai harapan masyarakat sebesar 34,52 dengan mutu pelayanan program CSR PT. Adaro Indonesia Tahun 2020 di wilayah operasionalnya termasuk dalam kategori “B” dengan kinerja Baik. Dan (2) Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap bidang program CSR PT. Adaro Indonesia Tahun 2020 Di Wilayah Operasionalnya mencapai rata-rata nilai kepuasan masyarakat sebesar 85,49 dan nilai harapan masyarakat sebesar 33,00. Adapun mutu pelayanan terhadap bidang program CSR PT. Adaro Indonesia Tahun 2020 di wilayah operasionalnya termasuk dalam kategori “B” dengan kinerja Baik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI KOTA BANJARMASIN muhammad Riyandi Firdaus
Jurnal PubBis Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.861 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin, Respon Publik Terhadap Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin serta mengetahui Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana pendekatan penelitiannya dilakukan secara kualitatif serta teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari model implementasi kebijakan publik yaitu standar kebijakan dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta sikap pelaksana dalam memahami kebijakan yang tinggi yang dikaitkan dengan SOP (prosedur) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kebijakan pajak progresif ini disambut masyarakat dengan dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif, dimana pada sisi positifnya masyarakat berharap dapat mengurangi tingkat kemacetan, pembenahan transportasi publik dan kenyamanan dalam menggunakan fasilitas publik, sedangkan pada sisi negatifnya masyarakat merasakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah, pembayaran pajak yang terasa berat serta penurunan penjualan mobil bagi para pelaku showroom. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin adalah masalah database, kendaraan yang masih dalam masa jaminan (kredit), masyarakat masih belum memahami sepenuhnya tentang kebijakan pajak progresif serta adanya perlawanan terhadap pajak progresif. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Pajak Progresif, Kendaraan Bermotor Roda 4
REFORMASI PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI KOTA BANJARMASIN muhammad Riyandi Firdaus
Jurnal PubBis Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.838 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan pajak kendaraan bermotor (PKB) setelah adanya reformasi pelayanan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin serta mengetahui langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam reformasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana pendekatan penelitiannya dilakukan secara kualitatif serta teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi pelayanan pembayaran pajakn kendaraan bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin sudah baik. Masyarakat sangat terbantu dan menyambut baik dengan hadirnya reformasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin ini. Langkah strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam reformasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Banjarmasin ini adalah dengan menghadirkan 3 (tiga) pelayanan baru, yaitu SAMSAT Corner, Mobil SAMSAT Keliling dan SAMSAT Jemput Antar. Ini semua dilakukan agar masyarakat dapat menikmati pelayanan yang mudah, efektif dan efisien dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) sehingga masyarakat merasa mudah dan tidak terganggu oleh kehadiran calo. Dengan hadirnya reformasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin ini diharapkan kepada masyarakat untuk selalu taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) nya karena Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyediakan pelayanan baru untuk masyarakat sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk malas atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) nya. Kata Kunci : Reformasi, Pelayanan
MODEL PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA SEBAGAIAGENDA UTAMA OPTIMASI PENGELOLAAN DESA MENUJUKEMANDIRIAN (Studi Kasus Desa Maipe Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur) Muhammad Noor; Muhammad Riyandi Firdaus; Farid Zaky Yopiannor
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (970.594 KB)

Abstract

This study aims (1) To map the problems of village government capacity in managing village governance, namely village development planning, village administration governance, village financial management, and village institutional strengthening. (2) Designing a new model to strengthen the capacity of village government as the main agenda for optimizing village management towards independence. The approach in this study uses a mixed method approach that prioritizes data mining through in-depth interviews, FGDs, Observation and Triangulation of data and relevant documents. This study also uses the PRA (participatory rural appraisal) approach which is assumed to be appropriate in order to solve research problems. Keywords: strengthening capacity; village government; village development The results of this study indicate that the condition of Maipem Village has a very strategic position in the mobilization pathway, natural resources that are quite potential, so that a significant effort is needed (political will) from the Government and stakeholders to develop a better Maipe Village. The description of the implementation of the Village Government is divided into four main research results, namely (1) the ability of the village government to carry out the functions of Village Administration Governance, data on Community Satisfaction with the Administrative Services Performance of Maipei Village illustrated that 43% of respondents said they were satisfied with administrative services, 20% respondents who said they were quite satisfied, as many as 17% of respondents said they were not satisfied, as many as 10% of respondents said they were very satisfied and as many as 10% of respondents said they were not satisfied. (2) The government's ability to carry out the functions of Village Development Planning has been consistent, namely carrying out the functions of development planning based on active community participation. (3) The ability of the village government to carry out the functions of village financial management still faces serious problems, namely the limited human resources both in quantity and in quality. (4) The ability of the village government to carry out the functions of strengthening village institutions is still not optimal. The main obstacle is the lack of maximum network development among fellow Maipe Village Institutions such as the PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), KARTAR (Karang Taruna) and Community Empowerment Institutions (LPMD), adat institutions and other community institutions. The conclusion of this study is that the Maipei village government in implementing village governance after the implementation of the Village Law in 2015 showed that the village government was consistent and responsive to the Village Law. The village government draws up the RPJMDes and RKPDes according to the mechanism stipulated in the Village Law, although the new RPJMDes and RKPDes are compiled in 2017 the Maipe Village Government continues to carry out village development planning well in accordance with the mandate of the Village Law. The village financial management in the village is experiencing problems because of lack of human resources. The fact that village institutions exist in Maipe Village is still not well organized and recorded.
Co-Authors Aan Nurhadi Aan Nurhadi Andin Akhmad Muhaimin Bintoro Wardiyanto, Bintoro Budi Setiawati Budi Setiawati Dewi Merdayanty Falih Suaedi Fitria Fitria Galgani Harun Bhodas, Gemma Indah Nurlita Gianto Iswiyati Rahayu Leni Marlina Mardiyah Mella Damayanti Muhammad Bayu Muhammad Fuqran Muhammad Hasbi Ash Siddieq Muhammad Noor Muhammad Noor Muhammad Noor Muhammad Noor Ifansyah Nida Pratiwi Armidina Nispi Syahrisa Nurhadi, Aan Oktavia Dwi Murpramita Lestari Pitriyati Pitriyati Rahmi Hayati Refiana Said, Laila Rike Febrianti Santoso, Meilanny Sujalmi, Yuri Budi Suparti, Heni Syamsiar, Syamsiar Taufik Arbain Widea Wati Winda Emelia Yoga Yuniadi Yopiannor, Farid Zaki Yuri Budi Sujalmi Zainal Rahman Zaky Yopiannor, Farid