<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tentang pendirian koperasi serta bagaimana pertanggungjawaban pengurus dalam pengelolaan keuangan dan administrasi koperasi. Metode hukum normative digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa: 1. Aspek Hukum Pendirian Koperasi U.U No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan mengalokasikan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk kegiatan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama berdasarkan nilai prinsip ekonomi, sosial, dan budaya koperasi. 2. Tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan keuangan serta administrasi koperasi didasarkan pada prinsip bahwa Pengurus bertanggung jawab atas jalannya Koperasi dengan cara memperoleh dana yang tidak merugikan Koperasi, serta menggunakannya seefisien dan seefektif mungkin. Hal ini merupakan perwujudan dari tujuan pengelolaan keuangan Koperasi. Tujuannya ialah untuk memaksimalkan keuntungan (SHU) yang pada gilirannya dapat memaksimalkan kesejahteraan anggota.Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Manajemen Koprasi]]>
Copyrights © 2022
