<![CDATA[Pada satu periode pergantian estafet kepemimpinan bangsa Indonesia, telah terjadi “inflasi” partisipasi politik perempuan sebesar 0.9%. Penurunan ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang telah memberikan kuota sebesar 30% bagi perempuan untuk berpartisipasi di parlemen. Sayangnya, kuota tersebut terbuang sia-sia karena berbagai tantangan yang membelenggu partisipasi politik perempuan. Mulai dari rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik, kurangnya kesadaran politik perempuan dan minimnya dukungan keluarga, kentalnya budaya patriarki dan penafsiran yang konservatif terhadap ajaran agama. Peluang yang bisa digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan adalah pendidikan yang responsif gender, penataan ulang berbagai kebijakan yang selama ini dianggap membelenggu partisipasi politik perempuan dan penafsiran ulang (reinterpretasi) doktrin-doktrin agama yang selama berabad-abad mencerabut hak politik perempuan.]]>
Copyrights © 2017
