<![CDATA[AbstractIn this thesis, the author raises the problem of Analysis of Legal Considerations for Settlement of Land Ownership Disputes through Decision No. 16/Pdt.G/2015/PN Sbs. The choice of the theme is motivated by the existence of cases involving disputes in the land sector which can be said to never subside, even having a tendency to increase in the complexity and quantity of the problems, along with the current economic, social and political dynamics. As an illustration today, with the worsening economic situation, the impact is felt. Based on this background, the author raises the formulation of the problem as follows: How are Legal Considerations for Settlement of Land Ownership Disputes through Decision No. 16/Pdt.G/2015/PN SBS?.This research is a normative legal research using a descriptive analysis approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials. Furthermore, the existing legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues raised in this study.The results of this study, that as a result of the actions of Defendant I and Defendant II, it is reasonable for the Plaintiff to ask the Chairman of the Sambas District Court Cq. The Panel of Judges who examined this case to punish Defendant I and Defendant II paid forced money to the Plaintiff for every day amounting to Rp. 2,000,000,- (two million rupiah) per day as of the date this decision was read out if the Defendants were late in fulfilling this decision. Based on legal considerations, the Plaintiff's claim was partially granted. The land and houses which were formerly located at the address of Matang Kuang Rt.III, Rw.II, Tebas District, which has now changed to the address of Dusun Matang Segarau Rt.01, Rw.01, Matang Kuang Village, Tekarang District, Sambas Regency, are belong to the Plaintiff. Defendant I and Defendant II were declared to have committed an unlawful act and were sentenced to return and vacate the land and house to the Plaintiff and pay a forced fee (dwangsom) to the Plaintiff in the amount of Rp. in this case since the decision has permanent legal force until it is carried out jointly and severally. Keywords: Analysis, Legal Considerations, Judge's Decision AbstrakPada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Pertimbangan Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Melalui Putusan No. 16/Pdt.G/2015/PN Sbs. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya Kasus-kasus yang menyangkut sengketa dibidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan meningkat dalam kompleksitas maupun kuantitas permasalahannya, seiring dengan dinamika ekonomi, sosial dan politik saat ini. Sebagai gambaran dewasa ini, dengan semakin memburuknya situasi ekonomi yang sangat terasa dampaknnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pertimbangan Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Melalui Putusan No. 16/Pdt.G/2015/PN Sbs?.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang ada dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini, bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wajar Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa kepada Penggugat untuk setiap harinya sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) perhari terhitung sejak putusan ini dibacakan apa bila Para Tergugat terlambat memenuhi putusan ini. Berdasarkan pertimbangan hukum maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian. Tanah dan rumah yang terletak yang dulunya di alamat Matang Kuang Rt.III, Rw.II, Kecamatan Tebas, yang sekarang telah berubah menjadi alamat Dusun Matang Segarau Rt.01, Rw.01, Desa Matang Kuang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, adalah sah milik Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dihukum untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah dan rumah kepada Penggugat dan membayar biaya uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan dalam perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan secara tanggung renteng. Kata Kunci: Analisis, Pertimbangan Hukum, Putusan Hakim]]>
Copyrights © 2023
