<![CDATA[Penyelesaiaan persoalan data pribadi di Indonesia sekarang ini diselesaikan melalu Pengadilan Negeri. dikarenakan belum adanya aturan hukum yang mengatur hadirnya Peradilan Khusus Data Pribadi di Indonesia. Bercermin pada kasus Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR. Pada kasus a quo dijatuhkan dengan tuntutan UU ITE. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR sejatinya juga terdapat ketidak tepatan pada pertanggung jawaban pihak perusahan, belum lagi masalah efesiensi, dan penegakan hak korban. Kasus ini mencerminkan adanya kesulitan dalam mewujudan terlaksananya hak yaitu right to be forgotten pada hukum positif di Indonesia. Gambaran membuat satu lembaga independent yang menjadi quasi peradilan dan kelak bisa menegakan prinsip right to be forgotten di Indonesia, belum lagi kasus data pribadi yang sangat banyak di Indonesia. Hal itu menjadi latar belakang ketertarikan penulis mengulas persoalan ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, dengan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis yang digunakan yaitu kualitatif. Berdasarkan dari analisis dan penelusura penulis ditemukan peluang untuk Komisi PDP ini menjadi quasi peradilan diranah data pribadi. Analisis berhasil memetakan terkait korelasi kehadiran komisi PDP ini dengan penegarakan prinsi right to be forgotten, dan quasi judicial di Indonesia. Kesimpulan ditemukan Komisi PDP kelak bisa menjadi quasi peradilan perlindungan data di Indonesia dan menegakan prinsip right to be forgotten. Saran penulis, sebaiknya untuk pemerintah segera mengesahkan RUU PDP dan diharapkan memasukan definisi Komisi Khusus PDP ini di dalam ketentuan RUU PDP. Kata kunci Komisi Independen, Perlindungan Data Pribadi, Quasi Peradilan, Right to be Forgotten]]>
Copyrights © 2023
