<![CDATA[Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menggantikan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Adanya Peraturan Presiden ini ialah sebagai respon terhadap kondisi pengadaan barang/jasa pemerintah yang memerlukan inovasi dalam pelaksanaannya, yakni dengan cara pemanfaatan teknologi informasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Analisis dampak dilakukan dengan menyelidiki persepsi para pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam pengadaan barang/jasa secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur, observasi langsung, serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berperan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya baik idari sisi pengusaha sebagai klien maupun pemerintah sebagai stakeholder yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 berdasarkan prinsipprinsip pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki dampak bagi klien maupun stakeholder dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yakni melalui yang terdiri atas e-Tendering juga e-Purchasing dengan memanfaatkan sistem e- catalogue. The Presidential Regulation No. 4 of 2015 concerning of Government Goods/Services Procurement has superseded the previous regulation of Presidential Regulation No. 54 of 2010. The existence of this Presidential Regulation is in response to the condition of procurement of goods / services of government that require innovation in the implementation, by using information technology . This study aims to analyze the impact of the implementation of Presidential Regulation No. 4 of 2015. Impact analysis is done by investigating the perceptions of the parties involved in the procurement process of goods / services in Tasikmalaya Regent against the principles exiting the procurement of goods / services policy. This research uses a post-positivist approach with qualitative descriptive method through literature study, direct observation, and in-depth interviews with related parties that play a role in the procurement of goods / services in Tasikmalaya regency either from the side of employers as clients and government as stakeholders who have authority in the procurement of goods / services. This research identify that Presidential Regulation No. 4 of 2015 based on the principles of procurement of government goods / services has a various impact for clients and stakeholders in the implementation of electronic procurement of goods / services by consisting of e-Tendering and e-Purchasing with Utilizing e-catalogue system. Keywords: e-Tendering, e-Purchasing, e-catalogue, Tasikmalaya Regional Government.]]>
Copyrights © 2019
