Sanksi Sosial terhadap Pelaku Asusila (Studi di Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman)

Akbar, Rizki

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022)

Abstract: The purpose of this study is to find out the implementation of sanctions given to perpetrators who have violated or committed immoral acts. This type of research is qualitative research using descriptive methods. The results of this research are that the Ketaping Nagari Government has implemented sanctions on visitors who have violated the rules that have been made. The sanctions ranged from light ones such as a letter of agreement to severe sanctions such as paying a fine in the form of money or goods in the form of 20 sacks of cement. There are factors that become obstacles to the ineffectiveness of the sanctions that have been determined for immoral acts, such as the presence of a small part of the community who do not cooperate to participate in the implementation of these sanctions so that the sanctions that should be applied to the perpetrators are not carried out because their actions are impressed. protected by the owners of these lodges. There is a lack of active participation by some members of the community, especially those who own huts, in carrying out the applicable regulations. Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang sudah melanggar atau melakukan tindakan asusila. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitan ini Pemerintahan Nagari Ketaping telah menerapkan sanksi-sanksi kepada pengunjung yang telah melanggar aturan-aturan yang telah dibuat. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan mulai dari yang ringan seperti surat perjanjian sampai sanksi yang berat seperti membayar denda berupa uang ataupun barang berupa 20 zak semen. Ada faktor yang menjadi kendala tidak efektifnya sanksi yang telah ditetapkan terhadap tindakan asusila, seperti adanya sebagian kecil masyarakat yang tidak bekerja sama untuk turut serta dalam pelaksanaan sanksi tersebut sehingga sanksi-sanksi yang seharusnya dapat diterapkan pada pelaku menjadi tidak terlaksana karena tindakan-tindakan mereka terkesan dilindungi oleh para pemilik pondok-pondok tersebut. Kurangnya partisipasi aktif sebagian masyarakat, khususnya yang memiliki pondok dalam turut menjalankan aturan-aturan yang berlaku.