JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN


Strategi Akomodasi Kepentingan Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Di Provinsi Sulawesi Selatan

Wakka, Abd Kadir ( Balai Penelitian Kehutanan Makassar)
Awang, San Afri ( Universitas Gadjah Mada)



Article Info

Publish Date
04 Jun 2015

Abstract

Alih fungsi sebagian kawasan hutan di Kabupaten Maros sejak tahun 2004 menjadi kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) membawa konsekuensi terhadap aktivitas masyarakat dalam kawasan TN Babul yang telah berlangsung secara turun-temurun. Keberadaan masyarakat dengan segala aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kawasan TN Babul perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan untuk diakomodasi oleh pengelola kawasan TN Babul dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekologi kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi akomodasi kepentingan masyarakat yang sesuai untuk kondisi kawasan TN Babul. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara dan pengisian kuesioner kepada sejumlah informan pakar serta studi literatur. Data dianalisis menggunakan analytical hierarchy process (AHP). Hasil penelitian menujukkan bahwa faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat adalah tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TN Babul. Berdasarkan faktor utama tersebut maka strategi akomodasi kepentingan masyarakat yang sesuai untuk kondisi TN Babul adalah dengan melakukan pengelolaan kolaborasi. Balai TN Babul sebagai motor penggerak pelaksanaan strategi tersebut harus mulai menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai stakeholder sebagai salah satu syarat terlaksananya strategi tersebut.

Copyrights © 0000






Journal Info

Abbrev

JAKK

Publisher

Subject

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Description

The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of ...