Garuda - Garba Rujukan Digital

PEREMAJAAN KEMIRI ( Aleurites mollucana Wild.) PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG (SEBUAH TINJAUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH) Kadir W., Abd.; Awang, San Afri; Purwanto, Ris Hadi; Poedjirahajoe, Erny
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengelolaan sumberdaya alam dalam kawasan taman nasional tidak hanya cukup menyandarkan pada pendekatan teknis, tetapi bagaimana merumuskan dan menyusun kebijakan yang lebih terpadu (komprehensif), interdisiplin, dan berbasiskan kemampuan sumberdaya lokal dengan melibatkan semua stakeholder yang berkepentingan atas sumberdaya alam tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan penjelasan peluang diakomodasinya kepentingan masyarakat untuk meremajakan tanaman kemiri dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros pada Kawasan TN Babul, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara kepada sejumlah informan kunci. Data dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis ) dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk meremajakan tanaman kemiri dalam kawasan TN Babul sulit diakomodasi. Hal ini disebabkan oleh ketidak-konsistenan diantara kebijakan pemerintah yang ada (UU No. 5/1990, PP No. 28/2011 dan Permenhut No. P.56/2006). Untuk itu diperlukan revisi-revisi sehingga dapat diimplementasikan pada berbagai kondisi yang berbeda-beda.

KEBIJAKAN PENENTUAN BENTUK INSENTIF PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT DI WILAYAH GUNUNG SAWAL, CIAMIS DENGAN METODA AHP Diniyati, Dian; Awang, San Afri
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kawasan hutan Gunung Sawal terbagi menjadi beberapa klasifikasi, diantaranya Suaka Margasatwa Gunung Sawal (SMGS) dikelola BKSDA Jawa Barat II, hutan produksi dikelola Perum Perhutani, dan hutan rakyat dimiliki masyarakat. Ketiganya merupakan satu kesatuan ekosistem, dan keberadaannya berpengaruh terhadap wilayah yang ada di sekitarnya. Namun hutan rakyat terus mengalami konversi lahan menjadi fungsi lainnya. Untuk mempertahankannya, diperlukan insentif. Tujuan penelitian menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan lahan di hutan rakyat serta bentuk insentif yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sandingtaman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, pada bulan September - Oktober 2008. Data dikumpulkan dari responden petani dan informan kunci, dengan tehnik wawancara mendalam (indepth interview) dan metoda AHP (Analitical Hierarchy Process), selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Kondisi sosial ekonomi mempengaruhi keputusan petani dalam pengelolaan hutan rakyatnya. Dari 9 bentuk insentif yang terpilih selanjutnya berdasarkan preferensi informan kunci, terpilih 3 insentif yang memiliki nilai tertinggi yaitu Penyuluhan yang tepat dan berlanjut baik tentang aspek teknis maupun manajemen, ekonomi, sosial, budaya (0,167); Perda yang mendukung kemantapan tata guna lahan yang melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa, (0,140); dan Regulasi yang dapat memberikan keadilan, yaitu peraturan pemerintah yang lebih berpihak kepada petani, misalnya pengaturan perizinan bertata niaga kayu yang berkaitan dengan jenis tanaman (0,126).

Identifikasi Variabel-Variabel Pembangunan Lembaga Kph Konservasi Di TN Alas Purwo Atmojo, Tri; Awang, San Afri; Purwanto, Erwan Agus
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Organisasi taman nasional di Indonesia mengalami berbagai permasalahan, misalnya konseptualisasi taman nasional, konflik keruangan, pengelolaan organisasi, dan sumber daya manusia. Hal ini membutuhkan upaya perbaikan manajemen. Transformasi kelembagaan Taman Nasional (TN) menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konservasi menjadi hal penting. Evaluasi kondisi terkini TN Alas Purwo dengan menggunakan konsep pembangunan lembaga dan teori-teori organisasi sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan penjelasan mengenai kondisi terkini variabel-variabel pembangunan lembaga KPH Konservasi di TN Alas Purwo. Penelitian ini dilaksanakan di TN Alas Purwo pada bulan November 2011-Mei 2012 dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Responden diambil secara purposive terhadap personel TN Alas Purwo. Analisa data menggunakan analisa univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disain organisasi bersifat sentralisasi dan formalisasi, kategori kepemimpinan transformasional adalah tinggi, kategori sikap Good Forestry Governance adalah baik dan kategori karakteristik individu adalah baik. Penelitian ini menyarankan adanya inovasi untuk meningkatkan kualitas masing-masing variabel dalam upaya pembangunan lembaga KPH Konservasi.

Strategi Akomodasi Kepentingan Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Di Provinsi Sulawesi Selatan Wakka, Abd Kadir; Awang, San Afri
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Alih fungsi sebagian kawasan hutan di Kabupaten Maros sejak tahun 2004 menjadi kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) membawa konsekuensi terhadap aktivitas masyarakat dalam kawasan TN Babul yang telah berlangsung secara turun-temurun. Keberadaan masyarakat dengan segala aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kawasan TN Babul perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan untuk diakomodasi oleh pengelola kawasan TN Babul dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekologi kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi akomodasi kepentingan masyarakat yang sesuai untuk kondisi kawasan TN Babul. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara dan pengisian kuesioner kepada sejumlah informan pakar serta studi literatur. Data dianalisis menggunakan analytical hierarchy process (AHP). Hasil penelitian menujukkan bahwa faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat adalah tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TN Babul. Berdasarkan faktor utama tersebut maka strategi akomodasi kepentingan masyarakat yang sesuai untuk kondisi TN Babul adalah dengan melakukan pengelolaan kolaborasi. Balai TN Babul sebagai motor penggerak pelaksanaan strategi tersebut harus mulai menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai stakeholder sebagai salah satu syarat terlaksananya strategi tersebut.

Social Capital Role in Solving Land Degradation in Tulis Watershed Kusbiantoro, Ari; Awang, San Afri; Gunawan, Totok; Maryudi, Ahmad
KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Vol 8, No 2 (2016): Komunitas, September 2016
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v8i2.5438

The research aimed at studying social capital role in land degradation solving of Tulis watershed. The parameters under observation were social capital (trust, norm, and social networking), social-economic condition, and land management in Tulis watershed. The parameters were achieved by using data triangulation principle. The analysis used was Structural Equation Modeling (SEM). The model used five variables, which were social capital (X1), society structure (X2), land using conflict (Y1), land management strategy (Y2), and land degradation (Y3). Perspective of social capital theory could be used to explain the interaction between society socio-cultural behaviors and land degradation of Tulis watershed. The model proved that society structure with effective social capital, low conflict in land using, and good land management strategy afforded to decrease land degradation of Tulis watershed.

Social Capital Role in Solving Land Degradation in Tulis Watershed Kusbiantoro, Ari; Awang, San Afri; Gunawan, Totok; Maryudi, Ahmad
KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture Vol 8, No 2 (2016): Komunitas, September 2016
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v8i2.5438

The research aimed at studying social capital role in land degradation solving of Tulis watershed. The parameters under observation were social capital (trust, norm, and social networking), social-economic condition, and land management in Tulis watershed. The parameters were achieved by using data triangulation principle. The analysis used was Structural Equation Modeling (SEM). The model used five variables, which were social capital (X1), society structure (X2), land using conflict (Y1), land management strategy (Y2), and land degradation (Y3). Perspective of social capital theory could be used to explain the interaction between society socio-cultural behaviors and land degradation of Tulis watershed. The model proved that society structure with effective social capital, low conflict in land using, and good land management strategy afforded to decrease land degradation of Tulis watershed.

DEGRADASI DAN SISTEM PENGELOLAAN LAHAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI TULIS Kusbiantoro, Ari; Awang, San Afri; Maryudi, Ahmad; Gunawan, Totok
Jurnal Wana Tropika Vol 5 No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Kehutanan Institut Pertanian STIPER Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.52 KB)

As a natural component, land is considered to be very essential factor of watershed system, as well as plant and human life. In fact, improper land using leads to land degradation that causes negative effect to watershed ecosystem. Therefore, the right land management system is needed. The objective of the research is to study land degradation carried by social activities in Tulis Watershed. The parameters under study were social-economic, land management, and biophysical in Tulis Watershed. The parameters were obtained by using observation and document study. Theoretic analysis was done to know relation between social activity in land using and land degradation of Tulis Watershed. Social theories were used as basic theory in structure and societyâ€™s behavior concept in land management. Meanwhile, land degradation theories were applied as basic theory in analyzing land-use system. Land use system of Potatoes monoculture plantation system used by most people in Tulis Watershed increased land degradation. Therefore, proper land management and social norms obedience were expected be able to decrease land degradation, so they benefited the societies living in social, economy, and environment. In other words, land management system had to assure sustainable watershed ecosystem and increase societyâ€™s welfare in Tulis Watershed. Key words: Watershed, degradation, social activity, land management, potatoes

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAS MIKRO Indrawati, Dewi R.; Awang, San Afri; Faida, Lies Rahayu W.; Maryudi, Ahmad
Jurnal Wana Tropika Vol 5 No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Kehutanan Institut Pertanian STIPER Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6494.06 KB)

..............

Social Capital Role in Solving Land Degradation in Tulis Watershed Kusbiantoro, Ari; Awang, San Afri; Gunawan, Totok; Maryudi, Ahmad
Komunitas Vol 8, No 2 (2016): September 2016
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v8i2.5438

The research aimed at studying social capital role in land degradation solving of Tulis watershed. The parameters under observation were social capital (trust, norm, and social networking), social-economic condition, and land management in Tulis watershed. The parameters were achieved by using data triangulation principle. The analysis used was Structural Equation Modeling (SEM). The model used five variables, which were social capital (X1), society structure (X2), land using conflict (Y1), land management strategy (Y2), and land degradation (Y3). Perspective of social capital theory could be used to explain the interaction between society socio-cultural behaviors and land degradation of Tulis watershed. The model proved that society structure with effective social capital, low conflict in land using, and good land management strategy afforded to decrease land degradation of Tulis watershed.

Customary Forests in West Papua: Contestation of Desires or Needs? Ungirwalu, Antoni; Awang, San Afri; Runtuboi, Yubelince Y.; Peday, Mariana Y.; Marwa, Jonni; Maitar, Bustar; Murdjoko, Agustinus; Fatem, Sepus M
Forest and Society Vol. 5 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Forestry Faculty, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24259/fs.v5i2.13350

The challenge of integrating ecological, economic and social aspects of forest management is still a critical issue among stakeholders who agree on community-based forestry and the rights of indigenous peoples. In West Papua, the contrast of abundant natural resources with serious social inequalities and structured poverty is a continuing challenge for implementing a social forestry program. The process of establishing customary territories in West Papua is an important milestone in recognising its community entities. Is this scheme definitively able to answer the interests of access and management of indigenous peoples? This can help in achieving the sacred goal of protecting 70% of the forest area. This paper examines the dynamics of forest management in West Papua by the parties in customary forests. The low area designated for customary territories in West Papua, which has only reached 2,554.2 hectares, and the absence of a decree on the existence of customary forests is a form of injustice to the interests of local communities. The social forestry acceleration program intended to end the uncertainty surrounding customary forests is still in process. The roles of both on-site and off-site parties have not been optimal in realising customary forests in West Papua due to the complex and incomplete translation process at the site level. The results of the review show that interest is still focused on achieving an indicative-annual figure, which is still dominated by the village forest scheme. Hopefully, this year's acceleration of customary forests will become a milestone in West Papua, based on mutual need and desire.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search