<![CDATA[Industri pertahanan menjadi salah satu agenda penting dan menjadi perhatian, dimulai pada saat kabinet Indonesia Bersatu I dibawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menjadikannya sebagai prioritas pembangunan dan memberi peluang besar bagi keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan industri pertahanan salah satunya melalui agenda kerja sama yang dijalin oleh Indonesia dengan Australia dalam satu agenda dialog Indonesia – Australia Defense Security Dialogue (IADSD) yang telah dijalin dan disahkan oleh Lombok Treaty pada tahun 2006, yang mana Indonesia dalam hal ini memiliki kepentingan untuk meningkatkan kapabilitas serta kemandirian Industri pertahanan nasional. Maka dari itu penelitiaan ini memiliki tujuan untuk mencari permasalahan agar mencapai tujuan penelitiaan, dengan menggunakan konsep Military Industrial Complex (MIC) dan juga teori Iron Triangle. Hubungan tersebut terkait pada kontribusi politik, persetujuan politik akan belanja militer, lobi-lobi untuk mendukung birokrasi, dan industri. Ketiga badan tersebut, yang pada saat ini lebih sering disebut kongres/parlemen, departemen pertahanan, dan industri pertahanan, kemudian disebut sebagai segitiga besi pertahanan. Yang mana keterlibatan tersebut dikerucutkan Kembali kepada focus matra darat dalam pelaksanaannya ini, PT. Pindad dan juga end-user Tentara Nasional Indoensia Angkatan Darat (TNI AD) demi mengurangi ketergantuangan pada produk luar dan lebih meningkatkan kemandirian industry pertahanan nasional.]]>
Copyrights © 2023
