PENUNTUTAN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Dhafi Adliansyah Arsyad (Universitas Sriwijaya)
Ruben Achmad

Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum
Volume 4 Nomor 3, November 2022

Penelitian ini secara garis besar membahas mengenai penerapan penuntutan secara elektronik berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 selama masa pandemic Covid-19 yang akhirnya membuat Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur tata cara persidangan secara elektronik. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini yakni: (1) Implementasi Penuntutan secara elektronik berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020, (2) sinkronisasi norma hukum yang di rumuskan Perma Nomor 4 Tahun 2020 terhadap KUHAP, (3) bagaimana seharusnya konsep dasar pengaturan penuntutan secara elektronik. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah (1) bahwa penerapan penuntutan secara elektronik relative cukup baik namun perlu ditingkatkan, (2) sinkronisasi vertical dan horizontal norma hukum yang telah sesuai antara Perma Nomor 4 Tahun 2020 dengan KUHAP dan hierarkis peraturan perundangundangan lainnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (3) perlu diadakan perubahan dalam KUHAP berupa penambahan pasal mengenai tata cara persidangan pidana dalam kondisi darurat yang akan diatur lebih lanjut dalam Perma.This article is mainly discussed about the electronic prosecution based on the Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 during the pandemic of covid 19 which urge Indonesian supreme court to regulate electronic courts. There are three main issues examined in this article: (1) the implementation of electronic applications during a pandemic according to Supreme Court Regulation No. 4 of 2020, (2) synchronization of legal norms that have been formulated by the Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 against the Criminal Procedure Code (KUHAP), (3) how the basic concepts of electronic applications should be. The research method on this thesis is done by using normative legal research methods. The Conclusion of this Thesis (1) the Implementation of electronic prosecution runs well and efficiently during 2020 to 2021, (2) synchronization of legal norms that have been in accordance with the Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 with the Criminal Procedure Code and other various bills. (3) the Criminal Procedure Code needs to be amended in the form of adding articles regarding trial procedures in emergency conditions which will be further regulated in the Supreme Court Regulation (Perma).