PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN ADMINISTRASI DALAM PEMBERIAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WNA TERHADAP PNBP DI BIDANG KEIMIGRASIAN (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR)

Seno Setyo Pujonggo (Politeknik Imigrasi)

Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK)
Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian

Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus dioptimalkan dalam pengelolaanya. Karena jika pengelolaan PNBP masih kurang dioptimalkan maka kontribusinya terhadap anggaran negara kurang maksimal. PNBP merupakan salah satu unsur penerimaan negara yang masuk di dalam struktur APBN. PNBP timbul karena adanya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pengaturan, pelayanan, perlindungan masyarakat serta pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu ujung tombak dalam meningkatkan penghasilan Negara dari PNBP melalui pelayanan kepada masyarakat baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (OA) melalui pemberian Izin Keimigrasian. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian Izin Tinggal di Indonesia masih terdapat banyak penyalahgunaan. Hal ini tentunya harus bisa diatasi salah satunya dengan melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di Indonesia harus bisa dipastikan bahwa sudah sesuai dengan izin tinggal yang diberikan, dan jika kegiatan Warga Negara Asing tersebut tidak sesuai dengan maksud dan pemberian izin tinggalnya di Indonesia maka harus dilakukan upaya preventif agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.