<![CDATA[Abstrak : Artikel disusun untuk menganalisis konsepsi rencana tuntutan terhadap hak merdeka yang dimiliki penuntut umum dalam proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui landasan yuridis pelaksanaan konsepsi rencana tuntutan serta untuk meneliti pengaruh mekanisme rencana tuntutan terhadap hak merdeka penuntut umum dalam proses penegakan hukum pidana. Untuk menemukan jawaban atas pernyataan yang muncul maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan konseptual. Kebijakan rencana tuntutan dilaksanakan sebagi kontrol pimpinan Kejakasaan atas pelimpahan kewenangan penuntutan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Mekanisme rencana tuntutan ini dinilai telah mereduksi hak merdeka yang dimiliki penuntut umum. Namum, dalam waktu yang bersamaan mekanisme rencana tuntutan menunjukkan bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan.Kata Kunci : Hak Merdeka; Kejaksaaan; Rencana Tuntutan Abstract : This article was compiled to analyze the conception of the charge plan on the independence rights of prosecutor in the process of enforcing the criminal law. This research was conducted to find out the juridical basis for the implementation of the charge plan and to examine the influence of the charge plan mechanism on the independent rights of prosecutor in the process of enforcing criminal law. To find answers to the statements that appear, research is carried out using a conceptual approach. The prosecution plan policy is carried out as part of the Attorney leadership control over the delegation of prosecution authority as stated in Guideline Number 24 of 2021 concerning General Crime Case Handling. The charge plan mechanism is considered to have reduced the public prosecutor's right to independence. However, at the same time the mechanism of charge plan shows that the Attorney is one and cannot be separated. Keywords : Attorney, Charge Plan, and Independent Rights]]>
Copyrights © 2022
