MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022

KRONOLOGIS LAHIRNYA MASYARAKAT ANTI LITERASI MEDIA DIGITAL

Jejen Zainal Muttaqin (Digital Communication and Media Management, Pascasarjana Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR)
J.A Wempi (Digital Communication and Media Management, Pascasarjana Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR)
Almira Levina Suryana (Digital Communication and Media Management, Pascasarjana Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR)



Article Info

Publish Date
30 Aug 2022

Abstract

Ada satu desa di Jawa Barat yang sebagian besar penduduknya tidak mau menggunakan media elektronik, seperti televisi dan telepon genggam, meskipun ada Gerakan Nasional Literasi Digital yang gencar, melimpahnya informasi, dan meningkatnya pengguna internet di Indonesia, yang didominasi oleh Provinsi Jawa Barat. untuk meredam antusiasme lokal dalam inisiatif atau gerakan literasi digital. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dan metodologi penelitian grounded theory untuk mengkaji kemunculan temporal orang-orang yang tidak menyukai media digital. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, yang memunculkan pandangan dan keyakinan yang bergantung pada kelompok tertentu, menjadi pemicu gerakan anti literasi digital. Pandangan antipati kelompoknya terhadap media digital secara konsisten diungkapkan dalam forum pengajian dan khutbah Jumat. Karena pemerintah harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi warganya, kondisi ini melahirkan sikap apatis dan kompromi. Kajian ini memunculkan ide agar pemerintah segera membuat program literasi desa bekerjasama dengan kecamatan, kabupaten, dan kementerian agama.

Copyrights © 2022






Journal Info

Abbrev

modrat

Publisher

Subject

Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Description

Fokus keilmuan di bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran ...